Nukilan.id – Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekda Aceh, Mawardi, menghadiri dan membuka acara pendampingan lanjutan penyusunan RAD-PG Aceh tahun 2023 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kyriad Muraya Hotel, Selasa (23/5/2023).
Dalam penjelasannya Mawardi mengatakan, kegiatan itu sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi yang akan dihasilkan nantinya, akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh beserta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi di Aceh, khususnya dalam mewujudkan kemandirian, ketersediaan dan keamanan pangan, serta penanganan stunting, wasting dan permasalahan gizi lainnya.
Baca Juga: Kepala Bappenas Usul Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru
Pada kesempatan itu Mawardi juga menyampaikan sejumlah hal, mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi, pangan, dan upaya penurunan stunting di Aceh.
Perekonomian Aceh misalnya, Mawardi mengatakan, tahun 2022 tumbuh sebesar 4,21 persen dengan Migas dan 3,80 persen Tanpa Migas. Pertumbuhan ekonomi Aceh year on year dengan Migas Triwulan IV-2022 bila dibandingkan Triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,60 persen, dan tanpa Migas sebesar 5,92 persen.
Sementara itu pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulanan (Quartal-To-Quartal) dengan Migas Triwulan IV-2022 terhadap Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 6,78 persen.
Sedangkan pertumbuhan q-to-q Triwulan IV-2022 tanpa migas adalah sebesar 7,66 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,99 persen.
Sementara itu angka kemiskinan menunjukkan pengaruh yang signifikan akibat dari pertumbuhan ekonomi. Pada periode Maret 2022, BPS mencatat angka kemiskinan Aceh 14,64 %, turun 0,89 poin dibandingkan periode Maret 2021 (15,53%).
“Angka ini berada pada posisi di bawah 15% sehingga menjadi capaian terbesar dalam kurun waktu 22 tahun,” kata Mawardi.
Mawardi berharap, data yang telah disusun pemerintah Aceh dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Aceh.
“Kami sangat mengharapkan bahwa kita semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan prosesnya, sehingga dokumen yang kita hasilkan nanti akan benar-benar dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Mawardi.[]
Baca Juga: Bappenas dan Kemenkop Kunjungi Desa Wisata-Inovasi Nilam Geunara di Lhoong Aceh Besar
