NUKILAN.id | Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota DPRD Kota Singkawang terpilih yang terjerat kasus dugaan asusila terhadap anak. Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS, Ahmad Heryawan, memastikan partainya tidak akan mentoleransi tindakan tersebut.
“PKS tidak mentolerir tindakan asusila, kejahatan seksual, atau kekerasan seksual dalam bentuk apa pun. Tentu, tindakan tegas akan diambil,” ujar Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Aher, dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Aher menjelaskan bahwa sanksi tersebut tidak hanya berupa pemecatan sebagai kader partai, tetapi juga sebagai anggota DPRD.
“Tindakannya sudah jelas. Pemecatan dari anggota PKS dan pemecatan dari DPRD. Proses hukum sedang berjalan dan tinggal menunggu pengumuman resmi,” tambahnya.
Pelantikan yang Menuai Kontroversi
Kasus ini menjadi sorotan setelah HA, anggota DPRD terpilih dari Kota Singkawang, resmi dilantik bersama 29 anggota dewan lainnya pada Selasa (17/9/2024), meski dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur. Pelantikan ini dilakukan di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, yang kemudian memicu kritik dari berbagai pihak.
Seusai pelantikan, HA memilih bungkam ketika awak media mencoba mewawancarainya. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai etika pelantikan pejabat publik yang sedang menghadapi masalah hukum serius.
Proses Hukum Berjalan
Sementara itu, kuasa hukum HA, Akbar Hidayatullah, mengatakan bahwa kasus kliennya telah melalui gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bareskrim.
“Kami masih menunggu petunjuk dari Bareskrim. Berdasarkan telegram rahasia dari Kepala Biro Wasidik, saat ini tidak boleh ada upaya hukum dari Polres Singkawang,” jelas Akbar.
PKS menegaskan bahwa langkah hukum terhadap HA terus dipantau, dan partai tersebut berkomitmen untuk menjaga integritas kadernya di mata publik. Kasus ini juga menjadi ujian bagi PKS dalam menegakkan disiplin dan standar moral di tengah sorotan masyarakat.
Editor: Akil
