NUKILAN.ID | Banda Aceh — Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025), diwarnai momen menarik ketika pimpinan DPR RI meminta para kepala daerah tidak lagi menggunakan sapaan formal “yang terhormat” saat menyampaikan laporan.
Amatan Nukilan.id, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua wakil lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah menteri, unsur TNI, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), serta para kepala daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Usai sambutan pembuka dari Dasco dan Mualem, para kepala daerah mulai memaparkan kondisi wilayah pascabencana. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menjadi kepala daerah pertama yang menyampaikan laporan dengan membuka sambutannya menggunakan sapaan “yang terhormat”. Hal serupa juga dilakukan oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kemudian mengimbau agar penyampaian laporan dilakukan lebih ringkas dan langsung ke pokok persoalan.
“Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan.
Permintaan tersebut langsung diikuti oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang menyampaikan paparannya tanpa lagi menggunakan sapaan formal tersebut.
Rapat koordinasi ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Salah satunya adalah percepatan pemulihan pascabencana di Aceh yang akan dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR.
“Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” ujar Dasco.
Kesimpulan kedua menyepakati penempatan person in charge (PIC) dari setiap kementerian dan lembaga di Aceh untuk memperlancar koordinasi percepatan pemulihan.
“Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi,” ujar Dasco.
Kesimpulan terakhir menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kabupaten dan kota yang terdampak paling berat, dengan memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia.
“Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” ujar Dasco.
Reporter: AKIL
