Nukilan.id – Dalam rangka memperingati Bakti Sosial Hari Dharma Karyadhika (HDKD) tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggelar bakti sosial dengan tema “Kumham Peduli Kumham Berbagi dan Empati Kumham” yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. DR. Edwar Omar Sharif Hiariej.
Kegiatan itu dipusatkan di Lapangan Merah Kemenkumham Jakarta dan dihadiri secara langsung oleh Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, SIK., MH dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi DR. Lucky Agung Binarto, SH., MH., serta diikuti secara virtual oleh Pimti Madya Unit Utama, Pimti Pratama Pusat dan Wilayah, serta Satuan Kerja Kemenkumham se Indonesia, kamis (21/10/2021).
Pasca pembukaan rangkaian kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman didampingi Pimti Pratama dan pejabat administratur beserta jajaran melaksanakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh.
Kegiatan donor darah dilaksanakan di Bangsa Garuda Lt II Kanwil Kemenkumham Aceh dan dihadiri langsung oleh Ketua PMI Aceh, Dedi Sumardi.
Pantauan Nukilan.id, para pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh dan UPT se kota Banda Aceh tampak antusiasme antri untuk mendapat kesempatan registrasi dan pemeriksaan hemoglobin sebelum melakukan donor darah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman mengatakan ada 83 pegawai yang mendaftar dan berminat melaksanakan donor, namun hanya 64 orang yang memenuhi syarat melaksanakan donor darah.
“Sedangkan 19 orang pegawai tidak bisa donor karena hemoglobinnya rendah dan ada yang karena obat-obatan. Donor darah ini dipusatkan di Kantor Wilayah dan UPT bekerjasama dengan PMI Aceh,” pungkas Meurah.
Selain kegiatan donor darah, kata Meurah, Kanwil Kemenkumham Aceh dan jajaran satuan kerja se-Aceh juga melaksanakan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada warga terdampak Covid-19. []
 tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggelar bakti sosial dengan tema "Kumham Peduli Kumham Berbagi dan Empati Kumham" yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. DR. Edwar Omar Sharif Hiariej.){kind=link}