Nukilan.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY menyampaikan sikap dan pandangan Partai Demokrat terkait pilkada 2024. Demokrat cukup clear dan jelas sejak awal alasan apabila pilkada tidak digelar tahun 2022 dan 2023.
Kata AHY—kalau pilkada disatukan pada 2024, sementara yang jatuh tempo pilkada 2022 dan 2023 cukup banyak, ada 271 daerah tingkat Provinsi dan kabupaten kota.
“Provinsi-provinsinya besar, penduduknya banyak, di Jawa maupun diluar Jawa, termasuk Aceh itu akan terjadi Pj (penjabat) selama 2 tahun bahkan lebih. Pj itu bukan dipilih oleh Rakyat. Padahal semangat konstitusi kita, sesuai amanah reformasi, semua pemimpin rakyat itu harus dipilih oleh rakyat secara langsung,” kata AHY dihadapan Kader Demokrat se-Aceh dan awak Media Montana Coffee, Bireuen, Sabtu (24/4/2021) malam.
AHY menyebut, bagaimana bisa secara etika maupun psikologis ketika Pj yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi mempunyai otoritas penuh memimpin daerah selama 2 tahun.
“Biasanya yang namanya Pj itu hanya menjabat sementara, 2-3 bulan saja dan tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan startegis. Apa munkin 2 tahun tidak ada mengambil kebijakan strategis. Membicarakan program, Anggaran, krisis, dan pembangunan, semua membutuhkan kebijakan strategis. Dan lagi-lagi otoritas Pj tidak penuh ketika tidak memiliki dukungan rakyat yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung,” jelas AHY.
“Itu sebabnya kenapa Demokrat tidak setuju apabila tidak ada pemilihan pada 2022 dan 2023,” demikian AHY. []
Reporter: JI
