NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kasus dugaan pemukulan terhadap Kepala SPPG oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, kembali mengguncang ruang publik. Peristiwa yang terjadi di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu kini menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik dan keamanan, Aryos Nivada.
Dalam keterangannya pada, Sabtu (1/11/2025), Aryos menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi politik, terlebih karena pelaku merupakan pejabat publik. Ia juga mendesak Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, agar bersikap netral dan tidak melindungi bawahannya yang diduga melakukan kekerasan.
“Bupati harus berpihak kepada rakyat, bukan melindungi kekuasaan. Hormati proses hukum dan biarkan kebenaran bekerja. Jangan membela yang salah, karena membela yang salah sama saja menodai rasa keadilan rakyat,” tegas Aryos.
Kasus ini bermula saat Hasan Basri melakukan inspeksi mendadak ke dapur program MBG di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng. Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak gestur kemarahan Hasan sebelum insiden pemukulan terjadi terhadap Muhammad Reza, Kepala SPPG. Usai kejadian, Reza melapor ke pihak kepolisian.
Menurut Aryos, tindakan kekerasan oleh pejabat publik tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional seperti MBG. Ia menilai pernyataan Bupati yang menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan justru dapat memperlemah keadilan dan menciptakan preseden buruk.
“Kita tidak sedang bicara soal konflik pribadi, tapi soal tanggung jawab publik. Jangan ada kompromi terhadap kekerasan, apalagi jika itu dilakukan oleh pejabat yang seharusnya memberi teladan,” ujarnya.
Aryos juga menyoroti rekam jejak Hasan Basri yang disebutnya pernah terlibat dalam kasus serupa di masa lalu. Hal itu, katanya, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat etika birokrasi dan keteladanan moral di kalangan pejabat.
“Rekam jejaknya sudah cukup menjadi alarm bagi etika birokrasi. Bupati harus menunjukkan keberpihakan pada kebenaran dan hukum, bukan pada loyalitas politik atau hubungan pribadi,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemimpin sejati adalah mereka yang berdiri di sisi rakyat dan menegakkan keadilan, bukan yang berupaya menutupi kesalahan demi menjaga citra kekuasaan.
“Jika pejabat yang bersalah terus dilindungi, maka pesan moral pemerintahan akan runtuh. Rakyat tidak butuh pemimpin yang membela orang salah, mereka butuh pemimpin yang berani menegakkan keadilan untuk semua,” pungkas Aryos, yang juga pendiri Jaringan Survei Inisiatif (JSI).
Kasus ini kini masih dalam penyelidikan Polres Pidie Jaya. Publik menantikan langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan hukum benar-benar berpihak pada kebenaran—bukan tunduk di bawah bayang-bayang jabatan. (XRQ_
