NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di daerah tersebut.
Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengatakan percepatan pembangunan huntara sangat mendesak agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.
“Kami minta pemerintah provinsi dan pusat agar segera membangun hunian sementara, supaya pengungsi tidak terlalu lama tinggal di bawah tenda dan akan memasuki bulan suci Ramadhan,” kata Ismail A Jalil saat dihubungi di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, kondisi di lapangan masih memprihatinkan karena cuaca yang kerap diguyur hujan. Situasi tersebut diperparah dengan pemadaman listrik serta jaringan komunikasi yang belum sepenuhnya normal.
Berdasarkan data sementara Posko Banjir Aceh Utara, bencana banjir telah berdampak terhadap 124.544 kepala keluarga (KK) atau 428.271 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.858 KK atau 71.637 jiwa terpaksa mengungsi.
Bencana alam yang melanda Aceh Utara juga menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 166 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, sekitar 90 persen wilayah Aceh Utara yang mencakup 27 kecamatan dan 852 desa terendam banjir dan lumpur.
Kerusakan parah juga terjadi pada permukiman warga. Tercatat 117.291 rumah terendam banjir, 1.219 rumah dilaporkan hilang, 16.793 rumah mengalami rusak berat, 6.134 rumah rusak sedang, serta 15.126 rumah rusak ringan.
Tidak hanya sektor perumahan, dampak banjir turut meluas ke sektor pertanian dan infrastruktur. Sebanyak 18.858 hektare sawah dan 71.637 tambak terendam banjir dan lumpur. Infrastruktur yang terdampak meliputi 432 ruas jalan, 60 unit jembatan, 78 titik tanggul sungai, dan 21 unit jaringan irigasi.
Fasilitas umum juga mengalami kerusakan, antara lain 383 fasilitas pendidikan (TK, SD, dan SMP), 83 fasilitas kesehatan (pustu dan puskesmas), 232 pesantren (dayah), 64 masjid, serta ribuan unit usaha. Tercatat 1.791 industri kecil menengah (IKM), 14.648 UMKM, dan 14 kios atau pasar milik pemerintah daerah turut terdampak bencana tersebut.
