NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat agar memberikan kemudahan dalam proses perizinan bantuan internasional demi mempercepat penanganan darurat bencana di berbagai wilayah terdampak di Aceh.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mempercepat respons tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kawasan di provinsi paling barat Indonesia tersebut.
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat urgensi kebutuhan logistik di zona bencana.
âKita berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran agar akseptabilitas bantuan ke kawasan bencana bisa lebih cepat,â kata Murthalamuddin kepada Nukilan, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, berbagai lokasi yang terdampak bencana kini menghadapi kendala aksesibilitas serius. Infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan komunikasi mengalami kerusakan parah.
Persoalan komunikasi bertambah rumit karena pemadaman listrik yang meluas. Walau ada fasilitas internet satelit Starlink, keterbatasan daya baterai membuat komunikasi kerap terputus.
Murthalamuddin juga memaparkan bahwa mobilisasi relawan dari berbagai unsurâmulai Tagana, TNI, hingga sukarelawan independenâtelah berlangsung sejak hari pertama bencana. Kendati demikian, tantangan utama tetap terletak pada akses transportasi menuju titik-titik bencana.
Ketinggian lumpur yang ekstrem menghalangi pergerakan kendaraan bermotor. Di beberapa lokasi, distribusi bantuan hanya bisa dilakukan dengan cara dipikul petugas. Namun cara ini tidak efisien dan berisiko tinggi karena berpotensi menyebabkan penumpukan serta mengancam keselamatan para relawan.
Menghadapi situasi ini, pemerintah daerah kembali menekankan urgensi dukungan dari Jakarta, khususnya dalam hal percepatan izin untuk bantuan internasional dan organisasi kemanusiaan global.
Sebagai ilustrasi, Pemda Aceh menyebut contoh pengiriman bantuan sebelumnya menggunakan pesawat kargo. Harapannya, mekanisme administratif di pelabuhan udara atau pintu masuk lainnya bisa diefisienkan dengan tetap menjaga protokol keamanan.
“Kondisi darurat tidak mengenal penundaan. Kecepatan masuknya bantuan berbanding lurus dengan peluang penyelamatan warga di wilayah yang terisolasi,” tutupnya.
Reporter: Rezi
