NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Memasuki musim hujan, sejumlah wilayah di Aceh kembali menghadapi ancaman banjir. Untuk menjawab persoalan yang terjadi hampir setiap tahun itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan menetapkan pengendalian banjir secara menyeluruh sebagai agenda prioritas mulai 2026.
Plt Kepala Dinas Pengairan Aceh, Erwin Ferdinansyah ST MT, mengatakan pengendalian banjir di Wilayah Sungai Pase-Peusangan masuk ke dalam rencana besar penanganan terpadu.
“Yang termasuk dalam agenda prioritas penanganan pencegahan banjir dalam rencana kerja kita adalah pengaturan tata kelola dan pengendalian banjir wilayah Sungai Pase-Peusangan,” ujarnya dikutip dari Serambi, Sabtu (15/11/2025).
Kawasan Rawan Banjir dan Erosi
Wilayah Sungai Pase-Peusangan mencakup lima kabupaten/kota: Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Lhokseumawe. Kawasan ini kerap memicu banjir di sejumlah titik, terutama di Krueng Keureuto, Weh Gile, Krueng Peudada, dan Krueng Pase.
Daerah tersebut dikenal rawan banjir, erosi, dan sedimentasi. Pendangkalan sungai menjadi pemicu utama, diperparah oleh persoalan lain seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, degradasi hutan, serta aktivitas penambangan liar.
Dinas Pengairan Aceh mencatat, sebagian wilayah sungai telah mendapat penanganan memadai, seperti Wilayah Sungai Teunom–Lambesoi. Namun, beberapa kawasan lain membutuhkan penanganan lanjutan dalam skala besar, terutama Sungai Pase–Peusangan dan Sungai Tamiang–Langsa.
Langkah Penanganan Sejauh Ini
Erwin menyebutkan, sejumlah upaya pengendalian banjir telah dilakukan, termasuk penyusunan rencana teknis untuk konstruksi pengendali banjir, pengaman pantai, lahar, serta drainase perkotaan untuk wilayah Krueng Keureuto. Pembangunan Waduk Keureuto juga masuk dalam strategi pengendalian banjir setempat.
Di Kabupaten Bener Meriah, penanganan banjir Weh Gile dilakukan melalui pembangunan perkuatan tebing. Hal serupa juga dikerjakan pada Krueng Peudada dan Krueng Pase.
Sementara itu, khusus Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang, diperlukan pembangunan bantaran dan tanggul tambahan karena kapasitas sungai tidak lagi mampu menampung debit air saat intensitas hujan tinggi.
“Upaya ini akan terus kami optimalkan guna meminimalisir potensi banjir yang merugikan masyarakat,” papar Erwin.
Program Prioritas 2026
Untuk tahun 2026, Dinas Pengairan Aceh telah menyusun serangkaian rencana kerja yang fokus pada optimalisasi pengendalian banjir di seluruh wilayah. Beberapa kegiatan utama meliputi:
-
Pembangunan tanggul dan pengaman tebing Krueng Keureuto di Lhoksukon
-
Rehabilitasi tanggul Krueng Pase
-
Normalisasi Alue Semakan
-
Normalisasi Alue Gento
-
Normalisasi Krueng Geukueh
-
Rehabilitasi bendungan di Kecamatan Peudada
Selain itu, penanganan banjir di Wilayah Sungai Tamiang–Langsa juga tetap menjadi perhatian karena kawasan tersebut sering dilanda banjir musiman.
Dinas Pengairan Aceh turut melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di Aceh Timur dan peningkatan jaringan irigasi di Kecamatan Peudada. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Aceh dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Jaringan irigasi baru tersebut ditargetkan dapat meningkatkan suplai air untuk areal persawahan sehingga produktivitas padi masyarakat ikut terdongkrak.
Erwin menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak dapat dilakukan pemerintah semata.
“Kita butuh keterlibatan seluruh elemen atau stakeholder untuk pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan di Aceh. Pemerintah Aceh akan terus proaktif berkordinasi ke pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, yang didalamnya termasuk infrastruktur pengelolaan sumber daya air,” pungkasnya.
