NUKILAN.id | Meulaboh – Pemerintah Aceh menargetkan tahun 2025 sebagai batas akhir praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Program ini menjadi prioritas untuk memastikan seluruh ODGJ mendapatkan perawatan medis yang layak tanpa harus mengalami pemasungan.
“Target kami adalah eliminasi pasung di Aceh selesai tahun ini. Kami siap membantu bupati dan wali kota untuk menjemput dan mengobati mereka,” ujar Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, Hanif, dalam keterangannya di Aceh Barat, Minggu (9/2/2025).
Berdasarkan data RSJ Aceh, saat ini terdapat sekitar 21.000 ODGJ di wilayah tersebut, dengan sekitar 50 persen di antaranya mengalami gangguan jiwa berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 orang masih berada dalam kondisi pasung.
Hanif menekankan bahwa keterlibatan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pemulihan pasien. Selain memastikan mereka mendapatkan pengobatan, upaya rehabilitasi juga perlu diperkuat agar ODGJ dapat kembali berbaur dengan masyarakat.
“Rumah Sakit Jiwa Aceh memiliki fasilitas rehabilitasi di kawasan Kuta Malaka, Aceh Besar,” katanya.
Di fasilitas tersebut, pasien yang telah pulih secara klinis akan mendapatkan pelatihan keterampilan guna membantu mereka menjadi lebih mandiri setelah kembali ke lingkungan sosialnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal, telah meluncurkan program Stop Pasung sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh bebas pasung.
“Pasung bukanlah solusi, justru menambah berat penyakit mereka. Kita harus berpartisipasi dalam menghentikan praktik ini demi kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap ODGJ yang sering kali mengalami stigma dan keterasingan sosial. Safrizal meminta para bupati dan wali kota di Aceh segera menyerahkan data ODGJ yang masih dipasung agar mereka bisa segera mendapatkan penanganan medis yang layak.
Editor: Akil
