NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dengan mengedepankan dapur umum berbasis masyarakat. Skema ini menempatkan warga tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemulihan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, mengatakan pendekatan tersebut dipilih agar penanganan bencana tidak semata bersifat karitatif. Pelibatan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan masyarakat setempat dinilai membuat layanan dapur umum berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Untuk memperkuat operasional, sebanyak 42 relawan Tagana dari Jawa Timur diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak. Mereka membantu dapur umum yang dikelola Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, bekerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten dan kota.
“Jumlah dapur umum pemerintah memang tidak banyak. Yang dominan justru dapur umum milik masyarakat. Ini menunjukkan kuatnya semangat gotong royong warga,” ujar Chaidir di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025).
Chaidir menjelaskan, sebagian besar peralatan dapur umum berasal dari swadaya masyarakat, mulai dari peralatan memasak, tempat, hingga tenaga sukarela. Pemerintah, kata dia, berperan memastikan ketersediaan bahan makanan agar tetap aman dan mencukupi.
Pasokan logistik tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian terkait lainnya, Dinas Sosial Aceh, serta sumbangan berbagai elemen masyarakat. Saat ini, dapur umum berbasis masyarakat melayani sekitar 500 penerima manfaat setiap hari di sejumlah titik terdampak bencana.
Menurut Chaidir, skema ini efektif karena masyarakat setempat telah terbiasa mengelola dapur secara mandiri, terutama dalam situasi darurat. Pemerintah hadir untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan agar distribusi logistik lancar dan kebutuhan pangan pengungsi terpenuhi secara konsisten.
Menanggapi isu perizinan penggalangan dana atau open donasi, Chaidir menegaskan pentingnya tata kelola bantuan yang tertib dan terkoordinasi. Ia menekankan seluruh bentuk bantuan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku agar penyaluran tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsipnya, pemerintah sangat terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Namun koordinasi dan perizinan tetap penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.
Dengan sinergi pemerintah, relawan, dan masyarakat, Pemprov Aceh berharap pemenuhan kebutuhan dasar melalui dapur umum berbasis masyarakat dapat menjadi fondasi pemulihan sosial pascabencana.
