NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, terkait progres pelaksanaan berbagai program strategis sektor pertanian yang saat ini berjalan di sejumlah kabupaten/kota.
M. Nasir menjelaskan, total anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pascabencana di Aceh mencapai Rp380.033.300.000. Anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan utama, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujar M. Nasir.
Pada program optimasi lahan untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp155.658.250.000 dalam bentuk bantuan pemerintah. Program ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas lahan mencapai 27.071 hektare.
Untuk tahap perencanaan atau Survey, Investigasi, dan Desain (SID/DRT) yang dilaksanakan oleh USK, UNIMAL, dan UNSAM, progresnya telah mencapai 12.205 hektare atau sekitar 45 persen dari total target.
Selanjutnya, kegiatan konstruksi oplah dengan anggaran sekitar Rp124.526.600.000 akan dilaksanakan setelah tahap perencanaan rampung, disusul pengolahan lahan senilai Rp24.363.900.000. Kedua kegiatan tersebut dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Sementara untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh menjalankan program rehabilitasi lahan dengan total anggaran Rp65.236.050.000 yang mencakup lima kabupaten dengan luas 4.393 hektare. Saat ini, progres konstruksi rehabilitasi sawah yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare atau sebagian besar dari target.
Di sektor irigasi, Pemerintah Aceh juga membangun berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98.073.000.000. Saat ini, sebanyak 70 unit atau sekitar 3,49 persen sedang dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan perencanaan.
Sementara pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14.006.000.000 telah menunjukkan progres sekitar 24 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5.400.000.000 masih dalam tahap persiapan.
Untuk jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30.000.000.000, saat ini sekitar 8 persen telah memasuki tahap pengerjaan. Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11.660.000.000 juga masih dalam tahap awal dengan progres sekitar 8 persen.
M. Nasir menegaskan Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” pungkasnya.
Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
