NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh secara resmi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuka akses ruas Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), khususnya Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum, selama musim haji tahun 1446 Hijriah.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, dalam surat bernomor 600.1.12/5322 tertanggal 9 Mei 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Kementerian PUPR guna memastikan kelancaran mobilisasi jamaah haji dari berbagai kabupaten/kota menuju asrama haji di Banda Aceh.
“Pemerintah Aceh meminta agar diberikan akses terhadap ruas jalan Tol Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum,” kata Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh di Banda Aceh, Jumat.
Tol Sibanceh Jadi Jalur Strategis Jamaah
Menurut Dek Fadh, keberadaan akses tol ini sangat krusial dalam mendukung kelancaran lalu lintas jamaah haji yang melakukan perjalanan menuju asrama. Jalur tersebut dinilai sebagai penghubung utama yang dapat mempercepat mobilitas serta mengurangi kemacetan.
Adapun jadwal keberangkatan jamaah haji Embarkasi Aceh akan berlangsung mulai 17 Mei hingga 30 Juni 2025. Sementara itu, pemulangan jamaah direncanakan terjadi pada 27 Juni hingga 9 Juli 2025.
Dalam konteks itu, Pemprov Aceh menilai, kenyamanan dan efisiensi perjalanan jamaah haji sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur. Untuk itu, pembukaan akses jalan tol dinilai penting dan mendesak.
“Kami harapkan jamaah dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman dan efisien menuju asrama haji,” katanya.
Usul Sistem Buka-Tutup
Meski Seksi 1 Tol Sibanceh saat ini belum dibuka untuk umum karena masih dalam tahap penyelesaian, Pemprov Aceh mengusulkan agar dibuka secara terbatas dengan sistem buka-tutup.
“Terkait teknis pembukaan akses jalan tol, dapat disesuaikan secara khusus untuk kelancaran transportasi jamaah haji dengan sistem buka-tutup,” ujar Dek Fadh.
Ia menambahkan, pihaknya akan menyampaikan informasi waktu melintasnya jamaah haji secara berkala kepada pengelola tol. Khususnya, informasi tersebut akan diberikan paling lambat H-1 sebelum jadwal masuk asrama.
Langkah ini, lanjut Dek Fadh, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjamin kesiapan infrastruktur, sekaligus menunjukkan komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami berharap dukungan dari semua pihak terkait, termasuk pengatur jalan tol, agar perjalanan jamaah haji dari dan menuju asrama dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” demikian Dek Fadh.
