NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh resmi meluncurkan platform digital tanggapi.acehprov.go.id sebagai kanal terpadu bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, berdiskusi, serta mengakses informasi terkait pemulihan pascabencana banjir. Peluncuran platform ini menjadi bagian dari upaya mempercepat respons pemerintah sekaligus memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Platform “Tanggapi” dirancang sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah agar setiap laporan maupun masukan masyarakat dapat terdokumentasi, dipetakan, dan ditindaklanjuti secara terukur.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan kehadiran platform tersebut menjawab kebutuhan akan kanal resmi untuk menampung berbagai keluhan masyarakat di lapangan pascabencana.
“Ada banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat dengan berbagai kendala. Platform Tanggapi hadir sebagai saluran resmi agar setiap suara masyarakat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Sekda Aceh, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurutnya, luasnya dampak banjir membuat penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media menjadi kebutuhan dalam proses pemulihan.
Memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menilai tantangan pemulihan semakin kompleks. Selain pemenuhan layanan dasar, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak juga menjadi target yang harus berjalan secara simultan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Edi Yandra, menegaskan pelibatan publik menjadi prinsip utama dalam pengembangan platform tersebut.
“Pemulihan yang bermartabat hanya dapat terwujud jika rakyat dilibatkan secara aktif. Platform ini bukan milik pemerintah semata, tetapi milik seluruh masyarakat Aceh,” katanya.
Pada versi beta (0.0.1), platform Tanggapi menyediakan empat fitur utama, yakni fitur Aduan untuk pelaporan persoalan penanganan bencana seperti distribusi logistik, air bersih, layanan psikososial, kesehatan, dan pendidikan; fitur Peta yang menampilkan data spasial wilayah terdampak; fitur Tanggapi sebagai forum diskusi terbuka antarwarga; serta fitur Publikasi yang memuat laporan dan hasil analisis dalam format interaktif.
Pemerintah Aceh menyebut peluncuran ini merupakan tahap awal. Ke depan, fokus diarahkan pada penyusunan mekanisme respons yang sistematis agar setiap aduan tidak berhenti pada pencatatan, melainkan berujung pada tindak lanjut terkoordinasi melalui skema kolaborasi multipihak (pentaheliks).
Melalui platform ini, laporan masyarakat diharapkan menjadi bagian dari baseline data dalam perencanaan, pemetaan masalah, serta respons pemerintah sehingga penanganan bencana dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan terarah. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan platform tersebut dan aktif menyampaikan kondisi serta kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari proses pemulihan bersama di Banda Aceh.
