NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melantik 201 kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Aceh. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut berlangsung di Anjungan Mata, Banda Aceh, Senin (26/1/2026).
Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, yang mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan administratif, melainkan amanah untuk memimpin proses pembelajaran di sekolah.
“Jabatan kepala sekolah adalah amanah besar. Bapak dan Ibu adalah pemimpin pembelajaran sekaligus teladan bagi seluruh warga sekolah dalam membangun budaya belajar yang sehat, disiplin, inklusif, dan berorientasi masa depan,” ujar M. Nasir.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Menurutnya, sejumlah capaian pendidikan di tingkat nasional tidak terlepas dari kerja keras para kepala sekolah di berbagai daerah.
Sekda Aceh juga menyinggung keberhasilan program beasiswa bagi 93.579 anak yatim yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh. Program tersebut, kata dia, menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
“Prestasi pendidikan Aceh di tingkat nasional tidak terlepas dari kerja keras kepala sekolah. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan,” katanya.
Meski demikian, Pemerintah Aceh masih menyoroti tantangan di sektor pendidikan, terutama masih adanya anak usia 16 hingga 18 tahun yang belum mengenyam pendidikan formal. Karena itu, para kepala sekolah diminta lebih aktif melakukan identifikasi serta pendekatan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Jika tidak kita tangani secara serius, kondisi ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi Aceh di masa depan. Kepala sekolah harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak kita kembali bersekolah,” tegas Sekda.
Selain persoalan akses pendidikan, pemerintah juga memberi perhatian terhadap upaya pemulihan sektor pendidikan di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Pemerintah Aceh, kata dia, terus melakukan intervensi melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Dalam kesempatan yang sama, M. Nasir turut menyinggung kebijakan nasional terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan sejak 2025 dan diharapkan berjalan lebih optimal pada 2026.
“Program ini tidak hanya memastikan kecukupan gizi peserta didik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang ini,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Drs. Syakir, M.Si, Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, S.Pd., MSP, anggota DPRA, Kepala BKA Aceh Abd Qahar, S.Kom., MM, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh Akkar Arafat, S.STP., M.Si, serta sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh.
