NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Informasi Publik Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2025 di Aula Hotel Eva Sky, Meulaboh, Kamis (21/8/2025).
Kegiatan ini diikuti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRA serta sejumlah PPID Pelaksana dari seluruh SKPA. Para peserta diwajibkan membawa perangkat kerja dan Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala untuk mendukung pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Tahun 2025.
Dalam keterangan yang diterima Nukilan.id, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Diskominfo Aceh, Safrizal AR, menyampaikan materi berjudul “Kilas Balik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025”. Ia mengungkapkan bahwa secara umum predikat keterbukaan informasi publik Aceh mengalami penurunan.
Namun, di sisi lain, jumlah SKPA yang meraih predikat informatif justru meningkat. Meski begitu, Safrizal juga mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah SKPA yang memperoleh predikat tidak informatif.
“Fenomena ini menjadi refleksi penting untuk memperkuat strategi peningkatan keterbukaan informasi publik ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan Komisioner Komisi Informasi Aceh, Dian Rahmat Syahputra, SE, MTP, menekankan pentingnya strategi tepat dalam meningkatkan skor SAQ. Ia juga mengingatkan bahwa batas akhir penyerahan SAQ tetap pada 28 Agustus 2025 tanpa adanya perpanjangan waktu.
Melalui FGD tersebut, beberapa capaian penting berhasil dirumuskan, antara lain:
-
Terlaksananya diskusi integrasi informasi publik dengan partisipasi aktif PPID SKPA.
-
Tersosialisasikannya pemahaman yang sama dalam pengisian SAQ Tahun 2025.
-
Tersedianya evaluasi dan refleksi hasil monitoring keterbukaan informasi publik.
-
Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat konsistensi dan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh.
FGD Integrasi Informasi Publik SKPA Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Aceh agar semakin merata, transparan, dan akuntabel. (XRQ)
Reporter: Akil
