NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah membangun sebanyak 39.685 unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di seluruh kabupaten dan kota sejak 2008 hingga 2024.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (19/6/2025).
Dari jumlah rumah yang telah dibangun itu, total anggaran yang telah dialokasikan mencapai lebih dari Rp3,1 triliun. Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu.
Memasuki 2025, Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan pembangunan dua ribu rumah layak huni dengan rencana anggaran sebesar Rp204 miliar. Saat ini, proses verifikasi calon penerima manfaat sedang berjalan. “Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi, dan data penerima juga sudah dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” kata Aznal.
Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan tambahan pembangunan 100 ribu unit rumah kepada Pemerintah Pusat dalam jangka panjang. Usulan ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.
Asisten III Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, menyebutkan bahwa target awal Pemerintah Aceh untuk tahun ini sebenarnya tiga ribu unit. Namun, karena keterbatasan anggaran, hanya dua ribu unit yang dapat direalisasikan. Ia juga menyoroti kebutuhan rumah layak huni bagi para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang jumlahnya lebih dari 1.500 orang dan telah terdata secara administratif.
Menanggapi hal tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan pentingnya menjadikan rumah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. “Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka, penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujar Fahri.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini Pemerintah Pusat menargetkan renovasi dua juta rumah di seluruh Indonesia, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya berkisar 140 ribu unit per tahun. Oleh karena itu, Fahri mendorong daerah, termasuk Aceh, untuk menyatakan kesanggupan menyerap anggaran renovasi tersebut secara maksimal.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” kata Fahri Hamzah.
Editor: Akil
