Nukilan.id – Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek investor swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pekan depan. Infrastruktur yang akan dibangun terdiri dari hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga.
Kabar tersebut dibocorkan oleh Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN. Dia menyebut, proyek ini tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Dalam minggu depan, akan dimulai groundbreaking pembangunan IKN dengan investasi swasta. Dengan dana yang bukan dari APBN yang selama ini sudah berjalan 40 persen progresnya,” ungkapnya dalam Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).
Akan tetapi, Agung enggan memberitahukan secara gamblang daftar perusahaan yang hendak memulai pembangunan pada pekan depan.
“Yang jelas investor domestik, merah putih. IKN ini a world city for all, tapi ibu kota Nusantara. Jadi, para investor Nusantara yang mengawalinya,” imbuhnya.
Agung menerangkan, saat ini Otorita IKN telah mengantongi 284 surat minat atau Letter of Intent (LoI) dari sekitar 21 negara. Sebanyak 162 LoI datang dari perusahaan Indonesia, lalu Singapura 27, dan Jepang 25. Kemudian, Malaysia 19, Tiongkok 17, Korea Selatan 9, Amerika Serikat 4, Finlandia 3, Spanyol 3, dan lainnya 15.
Pada kesempatan itu, Agung mengatakan pula bahwa IKN adalah peluang yang tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia dan dunia, sebuah ibu kota berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Itu hanya terjadi di Indonesia, kata dia.
Menurutnya, IKN berpotensi menjadi pusat ekonomi baru dengan mengandalkan koneksi three city, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan IKN. Dia mencontohkan, ketika Xinxiang di Tiongkok dibangun, kota ini didukung secara kuat oleh Hong Kong dan Guangzhou. IKN pun demikian, harus tumbuh berdasarkan hubungan tiga kota tadi.
“Ini bukan semata sebuah ibu kota administratif, tapi kita melihat pusat ekonomi baru. Pusatnya pemerintahan, tapi dia harus menjadi kota ekonomi yang akan memenuhi visi presiden tadi soal pemerataan pembangunan.” [GNFI]
