NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Siang itu, halaman SDN 6 Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, masih riuh oleh tawa anak-anak. Di bawah terik matahari, mereka menikmati makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)—nasi, lauk pauk, dan sayur yang dibungkus rapi. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah. Dua siswa tiba-tiba mengeluh pusing dan muntah hebat. Seketika, kegembiraan berganti cemas. Petugas sekolah bergegas membawa keduanya ke puskesmas terdekat.
Kejadian itu, yang terjadi pada akhir September 2025, menjadi kabar mengejutkan. Bukan hanya karena menyangkut anak-anak sekolah, tetapi juga karena mengguncang reputasi Aceh yang baru saja mendapat pujian nasional sebagai daerah “Zero Kasus Keracunan MBG.”
Komitmen “Zero Kasus” dari Aceh
Aceh sempat menjadi salah satu provinsi yang dibanggakan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dirancang bukan hanya untuk menekan angka stunting dan kemiskinan, tetapi juga memperkuat pondasi kesehatan dan pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Selain misi sosial, pelaksanaan MBG juga melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menggerakkan ekonomi lokal. Namun, di tengah semangat besar ini, sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah di Indonesia menodai jalannya program tersebut. Penyebabnya beragam: lemahnya tata kelola, kelalaian terhadap prosedur standar operasional (SOP), rendahnya kualitas bahan baku, hingga keterbatasan sumber daya manusia.
Kasus-kasus tersebut menyebabkan ratusan hingga ribuan siswa mengalami gangguan kesehatan, memicu kritik publik, dan mendesak evaluasi menyeluruh dari pemerintah pusat.
Berbeda dari daerah lain, hingga akhir September 2025, Aceh masih bisa berbangga dengan catatan “Zero Kasus Keracunan MBG.” Pemerintah Aceh kala itu menegaskan komitmen kuat untuk menjaga standar pelaksanaan program agar aman dan tepat sasaran.
“Bapak Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) tentu menaruh perhatian khusus kepada kasus keracunan MBG di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), pada Senin (29/9/2025).
Ampon menambahkan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak pelaksana MBG. “Rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil Rapat Koordinasi antar Lembaga/Kementerian yang dipimpin Bapak Presiden kemarin di Jakarta,” ujarnya lagi.
Langkah-langkah pengawasan pun disebut akan diperketat, mulai dari pemilihan bahan pangan hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah. Aceh, bagi pemerintah pusat, menjadi contoh baik penerapan MBG yang tertib dan tanpa insiden.
Namun, kebanggaan itu tak bertahan lama.
Dua Siswa Keracunan di Aceh Utara
Sebagaimana diberitakan oleh ANTARANEWS pada Kamis (2/10/2025), dua siswa di Kabupaten Aceh Utara diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG di SDN 6 Matangkuli.
Kasus bermula pada Senin (29/9), ketika kedua siswa—berinisial SN (12) dan AA (11)—mengeluh sakit perut hebat disertai muntah setelah makan siang di sekolah. Mereka kemudian dilarikan ke Puskesmas Matangkuli untuk mendapatkan pertolongan pertama dan menginap semalam.
Keesokan harinya, kondisi mereka memburuk dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara.
“Setiba di sini kondisinya pingsan karena lemas, keluhannya muntah, pusing, mual, diare, dan demam. Kita segera beri penanganan cepat, karena kondisi keduanya sudah lemas sekali,” ujar dr Harry Laksamana, Humas RSUCM Aceh Utara, saat ditemui wartawan Antara, Kamis (2/10/2025).
Menurut diagnosa rumah sakit, kedua korban mengalami keracunan makanan. Setelah perawatan intensif oleh tim dokter dan perawat, kondisi mereka berangsur membaik.
“Sekarang masih dalam observasi, sudah mendingan karena sudah tidak demam dan sudah mau makan,” ujar dr Harry.
Ia menjelaskan bahwa penyebab keracunan makanan dapat berasal dari banyak faktor, seperti makanan yang tidak higienis, kondisi fisik anak yang sedang tidak fit, atau alergi terhadap zat tertentu.
“Ini yang sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu sebelum pemberian makanan secara massal, harus mengetahui kondisi anak sebelum memberikan makanan tertentu,” tambahnya.
Sampel Diperiksa Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara segera mengambil langkah cepat dengan menelusuri sumber makanan yang dikonsumsi para siswa. Dikutip dari Kompas.com, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Abdurrahman, menyebutkan bahwa timnya telah mengambil sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Teupin Keubeu, Kecamatan Matangkuli.
“Tim kami sudah mendatangi SPPG dan mengambil sampel makanan saat hari kejadian. Sekarang sedang proses pemeriksaan di laboratorium. Jadi, kami tunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab mual dan muntah murid SD itu,” terang Abdurrahman, Sabtu (4/10/2025).
Patah Prestasi dan Tanggung Jawab
Kasus di Aceh Utara menjadi noda pertama dalam catatan pelaksanaan MBG di Aceh. Padahal, sebelumnya provinsi ini sempat menjadi sorotan positif karena berhasil mempertahankan status “Zero Kasus Keracunan.”
Kejadian ini kembali menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program berskala nasional tak hanya bergantung pada komitmen politik atau rapat koordinasi tingkat tinggi, tetapi juga pada disiplin pelaksanaan di lapangan—dari dapur penyedia makanan hingga meja makan siswa.
Aceh kini dihadapkan pada ujian integritas sistem pengawasan dan kemampuan birokrasi daerah menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional yang diharapkan mampu membangun generasi sehat dan unggul.
Dan di antara hiruk-pikuk evaluasi serta penyelidikan penyebab keracunan, satu hal yang pasti: di balik setiap kotak makan bergizi yang dibagikan kepada anak-anak sekolah, tersimpan tanggung jawab besar—bukan hanya untuk memberi makan, tetapi memastikan bahwa setiap suapan benar-benar membawa harapan, bukan bahaya.
