NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk menertibkan perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa luas kebun sawit harus sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan petani serta masyarakat sekitar.
Hal ini disampaikan Mualem usai melantik Iskandar Usman Al Farlaky dan T. Zainal Abidin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur periode 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Timur, Rabu (19/3/2025).
Evaluasi Luas HGU dan Kesejahteraan Masyarakat
Mualem menyatakan pihaknya akan segera menurunkan tim untuk melakukan pengukuran ulang terhadap kebun sawit yang beroperasi di Aceh Timur.
“Kami akan mengukur kebun-kebun sawit perusahaan di Aceh Timur, apakah luasnya sesuai dengan HGU atau tidak. Jika ada kelebihan, kami akan ambil tindakan. Ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menuntut agar perusahaan perkebunan sawit memberikan 30 persen dari luas HGU mereka kepada masyarakat dalam bentuk kebun plasma. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Maksimalkan Potensi Aceh Timur
Mualem juga menekankan pentingnya pengembangan potensi daerah, seperti sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Aceh Timur harus dimanfaatkan untuk kemajuan daerah.
Ia juga berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur menjaga hubungan baik dengan DPRK dan menjalin koordinasi erat dengan Pemerintah Aceh.
“Jaga dukungan masyarakat dan doa ulama agar pembangunan di Aceh Timur berjalan lancar,” kata Mualem.
Bupati Aceh Timur: Fokus Stabilitas Keuangan dan Kinerja Aparatur
Menanggapi pesan tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky mengapresiasi dukungan berbagai pihak sejak Pilkada hingga pelantikannya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu pasca-Pilkada demi kemajuan daerah.
“Dinamika Pilkada mari kita sudahi. Sekarang saatnya kita bekerja bersama untuk Aceh Timur,” ujarnya.
Iskandar mengakui kondisi keuangan Pemkab Aceh Timur saat ini tidak dalam kondisi ideal. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan dukungan lebih dalam hal anggaran agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Selain itu, ia meminta jajaran kepala SKPD, camat, dan ASN di Aceh Timur bekerja optimal.
“Kami akan menilai kinerja aparatur dengan alat ukur yang jelas. Kami siap menerima kritik yang konstruktif dan akan langsung menjalankan program dalam 100 hari pertama,” pungkasnya.
Editor: Akil
