NUKILAN.ID | OPINI – Publik Aceh saat ini mulai melihat jabatan yaang diemban oleh Mualem tidak lagi sebagai amanah, dan mulai mencurigainya sebagai milik keluarga. Kecurigaan itu bisa muncul bukan karena satu keputusan besar, tapi karena pola yang berulang perlahan, tapi terasa.
Nama Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, hari ini sedang berada di persimpangan itu. Sebelumnya, ketika muncul keputusan PAW (Pergantian Antar Waktu) yang mengangkat istrinya Salamawati (Bunda Salma) menggantikan Ismail A. Jalil untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sebagian orang mungkin masih mencoba memahami dan mencari rasionalisasi, mungkin ada kapasitas, mungkin ada kebutuhan. Tapi ketika baru-baru ini anaknya diangkat menjadi Komisaris Utama PT. PEMA Global Energi (PGE), ruang toleransi publik mulai menyempit.
Masalahnya bukan sekadar soal “boleh atau tidak”. Secara hukum, bisa jadi semua terlihat sah. Tapi politik tidak hanya berdiri di atas legalitas, ia hidup dari legitimasi. Dan legitimasi itu dibangun dari rasa adil.
Publik Aceh, yang punya sejarah panjang soal perjuangan dan harga diri, tentu tidak mudah menerima kesan bahwa kekuasaan sedang diputar dalam lingkaran keluarga. Ini bukan sekadar isu administratif, ini soal persepsi, apakah jabatan masih terbuka untuk yang layak, atau sudah mulai diwariskan seperti aset pribadi.
Di sinilah letak bahayanya, nepotisme tidak selalu hadir dalam bentuk yang vulgar. Kadang ia datang dengan wajah yang rapi, dengan prosedur yang terlihat benar, tapi substansinya menggerus kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang tersisa hanya formalitas kekuasaan tanpa wibawa.
Mualem, sebagai figur besar, seharusnya paham betul bahwa simbol lebih kuat daripada keputusan itu sendiri. Mengangkat keluarga di tengah sorotan publik bukan hanya soal strategi politik, tapi soal pesan yang dikirimkan ke masyarakat. Pesan itu hari ini terasa sederhana, tapi tajam, bahwa akses terhadap kekuasaan tidak lagi sepenuhnya meritokratis.
Padahal, justru di titik inilah seorang pemimpin diuji. Bukan saat ia berkuasa, tapi saat ia menahan diri untuk tidak menggunakan seluruh kuasa itu. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa banyak jabatan yang berhasil dibagi, ia mencatat seberapa besar integritas yang mampu dijaga.
Penulis: T. Auliya Rahman (Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala dan Mahasiswa Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
