NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat, Kamis (16/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-437 Kota Meulaboh.
Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya, Tarmizi mengungkapkan rasa syukur atas hadirnya fasilitas baru ini yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempermudah akses pelayanan masyarakat.
“Kehadiran MPP ini membawa semangat baru bagi Aceh Barat, disinilah kita menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat dan ramah. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah–pindah kantor,” kata Tarmizi.
Bupati Tarmizi menjelaskan, MPP merupakan pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam satu atap.
“MPP Aceh Barat menghadirkan sebanyak 19 instansi dan lembaga pelayanan, mulai dari layanan kependudukan, perpajakan, perizinan, pertanahan, kesehatan hingga layanan keagamaan dan zakat semua bisa diakses di satu tempat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran MPP akan memangkas waktu dan tenaga masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain.
“Kedepan insyaallah kami juga akan mendorong penerapan layanan berbasis elektronik digital servis agar masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen cukup dari rumah tanpa harus antri panjang,” tutur Tarmizi.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan MPP. Ia menegaskan agar seluruh aparatur dan petugas pelayanan bekerja dengan integritas dan hati yang tulus.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik, untuk itu mari kita bersama–sama mengawal agar MPP ini benar–benar menjadi Mal yang melayani bukan hanya Mal yang berdiri megah tanpa makna,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Edy Juanda, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 instansi yang telah bergabung dalam MPP, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 21 instansi dalam waktu dekat.
“Kami terus mendorong kolaborasi lintas instansi, baik vertikal maupun daerah, untuk memperluas cakupan layanan yang tersedia di MPP ini. Target kami, semua kebutuhan layanan masyarakat dapat diselesaikan di satu tempat,” ungkap Edy Juanda.
Berbagai layanan publik kini bisa diakses di MPP, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, kepolisian, BPJS, perpajakan, hingga layanan lembaga keuangan.
Peresmian MPP turut diakhiri dengan peninjauan fasilitas dan simulasi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran MPP dapat memperkuat profesionalisme aparatur, membangun birokrasi yang responsif, dan menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
