NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemui para penyintas banjir di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Senin (16/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan senilai sekitar Rp100 miliar untuk penanganan korban bencana di daerah tersebut.
Mengutip Kompas.com, bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial dengan total nilai mencapai Rp100.975.850.000 atau sekitar Rp100,9 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Aceh Timur.
Jika dirinci, bantuan itu meliputi bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp38,215 miliar bagi 7.643 kepala keluarga (KK). Selain itu, terdapat bantuan jaminan hidup sekitar Rp38,921 miliar untuk 28.831 jiwa.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian senilai sekitar Rp22,929 miliar untuk 7.643 KK. Sementara itu, santunan ahli waris diberikan sebesar Rp900 juta untuk 60 jiwa, serta santunan bagi korban luka berat sebesar Rp10 juta untuk dua orang.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Kementerian Sosial memiliki tugas menyalurkan berbagai bentuk bantuan mulai dari masa tanggap darurat hingga pascabencana.
Pada masa kedaruratan, kata dia, Kemensos turut memberikan dukungan berupa logistik, dapur umum, tenda pengungsian, serta berbagai bantuan lain bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan sejumlah lembaga terkait.
Sedangkan pada tahap pascakedaruratan, bantuan yang diberikan mencakup santunan bagi korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, jaminan hidup bagi pengungsi, hingga bantuan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
“Presiden membentuk satuan tugas khusus yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan berbagai bantuan dari pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif,” ujar Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
“Dana ini akan beredar di Aceh Timur dan diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Tito.
Ia juga menekankan pentingnya keakuratan data dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Data yang disampaikan harus benar-benar akurat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah untuk proaktif melengkapi data korban serta membentuk satuan tugas khusus guna mempercepat proses pendataan dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera menerima hak mereka.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.
