NUKILAN.id | Jakarta – Sistem perpajakan baru bernama ‘Core Tax System’ akan mulai diperkenalkan pada Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Rabu (31/7) lalu. Sistem ini diharapkan mampu mengerek penerimaan pajak Indonesia.
“Hari ini kami laporkan kepada presiden mengenai kemajuan dan rencana soft launching dari Core Tax System yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, sekitar bulan Desember,” ujar Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers.
Awalnya, sistem ini dijadwalkan diluncurkan pada Agustus 2024. Namun, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa soft launching akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Waktu tepatnya masih menunggu penetapan dari presiden.
“Dari rapat hari ini bapak presiden berencana akan melakukan soft launching yang nanti akan ditetapkan waktunya pada saat bapak presiden memiliki kesempatan,” jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Core Tax System ini akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan. Wajib pajak nantinya dapat melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT secara otomatis dan transparan.
“Wajib pajak bisa melihat 360 derajat review dari seluruh informasi perpajakan mereka. Layanan jadi cepat, akurat, real-time, dan untuk pengawasan penegakan hukum bisa lebih akurat dan adil,” paparnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa sistem ini juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga berpotensi meningkatkan tax ratio negara.
“Berbagai studi telah dilakukan dan menunjukkan bahwa tax ratio yang berasal dari perbaikan organisasi dan administrasi, serta IT sistem bisa memberi kontribusi hingga 1,5% dari GDP. Dari perbaikan kebijakan maupun regulasi bisa memberikan hingga 3,5% dari GDP, jadi potensi bisa sekitar 5% dari GDP,” kata Mantan Direktur Bank Dunia tersebut.
Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya peningkatan tax ratio Indonesia yang saat ini lebih rendah dibandingkan negara maju dan negara-negara ASEAN.
Editor: Akil
