NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar desa-desa di Aceh yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor dibangun kembali menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permintaan tersebut disampaikan karena pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dinilai tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menangani kerusakan dalam skala besar tersebut.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi pemulihan pascabencana yang melibatkan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta para kepala daerah terdampak di Aceh, Selasa (30/12/2025).
“Ini mungkin kami sarankan untuk desa ini kalau bisa dibangunkan dari APBN, dari pusat. Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito.
Tito mengungkapkan, dari total 1.580 desa rusak di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sebanyak 1.455 desa berada di Aceh. Desa-desa tersebut mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat dan rusak ringan.
Sebaran desa rusak paling banyak ditemukan di wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat terdapat 93 desa terdampak, dan di Sumatera Barat sebanyak 32 desa.
“Kemudian di Sumut itu jauh lebih sedikit, 93 desa yang terdampak, dan yang di Sumbar lebih sedikit lagi 32 (desa),” ucap Tito.
Menurut Tito, dua provinsi lainnya masih mampu menanggung pemulihan desa rusak dengan kekuatan keuangan daerah masing-masing. Namun kondisi Aceh berbeda karena jumlah desa terdampak jauh lebih besar.
“Kalau Sumatera Barat 32 (desa) mungkin masih bisa di-back up oleh provinsi. Sumut mungkin masih bisa karena PAD-nya kuat. Tapi kalau Aceh memang harus dibantu, saran kami, Pak,” jelas Tito.
Pemerintah pusat pun diharapkan dapat segera mengambil peran lebih besar agar pemulihan desa-desa di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan merata.
