NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor. Total dana yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.
Keputusan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar pada Sabtu (17/1/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas kebijakan penguatan fiskal bagi tiga provinsi terdampak bencana tersebut.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra, Jakarta.
Menurut Tito, pemerintah pusat berkomitmen penuh membantu pemulihan daerah terdampak, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Ia menegaskan Presiden telah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk mendukung proses pemulihan tersebut.
“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” kata Tito.
Meski demikian, Tito menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah untuk bergotong royong bersama pemerintah pusat. Pengembalian dana TKD ini disebut sebagai upaya memperkuat kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana.
“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Tito juga menyampaikan pesan tegas Presiden agar dana TKD digunakan secara efektif dan efisien, khususnya untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan dana bencana tersebut.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Nggak boleh,” tegas Tito.
Dari total Rp 10,6 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh akan menerima Rp 1,6 triliun untuk 23 kabupaten/kota. Sumatera Utara memperoleh Rp 6,3 triliun untuk 33 kabupaten/kota, sementara Sumatera Barat mendapatkan Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten/kota.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan pascabencana banjir dan longsor. Tito kembali menegaskan agar dana tersebut tidak disalahgunakan.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin. Itu saja,” ujarnya.
Tito memastikan seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut menerima pengembalian TKD secara utuh tanpa pengecualian. Menurutnya, meski tidak semua wilayah terdampak langsung bencana, efek sosial dan ekonomi dirasakan secara luas.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Aceh dan Sumatera Utara, di mana perpindahan penduduk dan terputusnya jalur distribusi menyebabkan kenaikan harga di wilayah yang sebelumnya tidak terdampak langsung.
“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” paparnya.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambung Tito.
