NUKILAN.id | Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Aceh untuk mengusut tuntas dan menyeluruh dugaan korupsi dana bantuan budidaya ikan dan pakan runcah oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Kabupaten Aceh Timur.
Program senilai Rp 15,7 miliar tersebut diduga fiktif dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan politik.
Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024), menjelaskan bahwa program ini merupakan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA dan BRA seharusnya memberdayakan korban konflik, mantan kombatan, dan tapol/napol.
Namun, MaTA menemukan indikasi bahwa nama-nama kelompok penerima bantuan sengaja didesain untuk mempermudah pencairan dana. Kelompok-kelompok tersebut diduga tidak ada di lapangan, dan aparatur desa sama sekali tidak mengetahui keberadaan mereka.
“Patut diduga bantuan tersebut fiktif dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu yang baru saja berlangsung,” kata Alfian.
MaTA juga mendesak Kejati Aceh untuk menelusuri proses penganggaran program tersebut sejak awal. Alfian menduga bahwa program ini sudah bermasalah sejak tahap perencanaan.
“Penyelidikan harus dilakukan dari hulu ke hilir dan menjerat semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik meja,” tegasnya.
Selain itu, MaTA mendorong pembaharuan sistem dan manajemen di BRA. Alfian menilai bahwa BRA selama ini rawan disalahgunakan untuk menampung dana Pokir DPRA, sehingga perlu dievaluasi dan dibersihkan dari oknum-oknum yang tidak berintegritas.
“BRA perlu dikelola oleh orang-orang yang memiliki integritas dan moral untuk menjunjung tinggi rasa keadilan bagi korban konflik dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tandasnya.
Reporter: Rezi
