Nukilan.id – Perwakilan Masyarakat Desa Bunin yang didampingi oleh Rumoh Transparansi dan perwakilan mahasiswa melakukan Aksi Damai di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Selasa (16/5/2023).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kegelisahan masyarakat desa Bunin yang merasa bahwa tempat tinggal mereka duduki sejak lama tiba-tiba masuk kedalam konsesi milik perusahaan yang diduga milik PT. Tegas Nusantara.
Pantauan Nukilan dilokasi, puluhan massa aksi membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan “BPN Segera !! Cabut Izin PT. Tegas Nusantara dari Desa Bunin”.
Koordinator Aksi sekaligus Direktur Rumoh Transparansi Crisna Akbar mengatakan, bahwa dugaan tumpang tindih rumah dan perkebunan warga ini mulai muncul pasca kegiatan review izin yang dilakukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
“Dari hasil kegiatan tersebut ditemui bahwa terdapat konsesi yang tidak dikelola oleh pemiliknya berada di kecamatan serbajadi atas nama PT. Tegas Nusantara,” kata Akbar dalam keterangannya kepada Nukilan.
Oleh karena itu, lanjut Akbar, Masyarakat desa Bunin meminta Kanwil BPN Aceh untuk membentuk panitia c yang bertugas sebagai panitia melakukan inventarisir terkait evaluasi konsensi Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang memang tidak digunakan oleh pemiliknya.
Masyarakat adat desa Bunin juga meminta kepada BPN Aceh untuk segera mencabut konsesi tersebut. Mereka menilai selama 21 tahun pemerintah memberikan izin namun perusahaan tidak memberikan kontribusi.
“21 tahun pemerintah memberikan izin tapi tidak memberikan kontribusi, yang kita takutkan perusahaan memanfaatkan konsesi ini untuk mereka gadaikan ke pihak perbankan untuk mendapatkan modal usaha. Padahal kalau kita lihat dari skema perundang-undangan banyak pola yang seharusnya dilakukan oleh BPN dalam melihat konsesi ini,” tuturnya. [Rjf]
