NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gangguan listrik yang terjadi di Aceh kembali menuai sorotan. Pemadaman listrik berhari-hari disebut bukan lagi peristiwa baru, melainkan kejadian yang berulang dalam beberapa waktu terakhir, dengan alasan yang beragam, mulai dari pemeliharaan jaringan, kerusakan komponen, hingga keterbatasan alat akibat banjir yang melanda Aceh dan Sumatra.
Kondisi tersebut mendapat kritik dari Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman. Ia menilai, persoalan listrik yang tak kunjung tuntas telah memberi dampak serius terhadap perekonomian Aceh, sementara sejumlah organisasi yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi justru terkesan tidak bersuara.
Auliya, yang saat ini menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, secara khusus mengkritik Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh.
Menurutnya, sebagai organisasi komunitas yang menjadi wadah pelaku ekonomi kreatif di Aceh dan memiliki relasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat, Gekrafs Aceh seharusnya mampu mengambil peran lebih aktif.
“Gekrafs Aceh perlu memposisikan diri untuk mendorong adanya intervensi kebijakan terhadap persoalan pengelolaan listrik oleh PLN di Aceh, yang selama ini dinilai tidak optimal. Ketika pemadaman listrik terus berulang tanpa kepastian, pelaku ekonomi kreatif dan usaha kecil justru menjadi kelompok yang paling terdampak,” ungkap Auliya kepada Nukilan.id, pada Sabtu (13/12/2025).
Pemadaman listrik, kata Auliya, memiliki rantai dampak yang panjang. Dalam skala besar, kondisi ini menyebabkan terhentinya aktivitas sektor industri, mulai dari usaha peternakan seperti ayam petelur, tambak udang dan ikan, hingga industri makanan dan pakaian, seperti roti, penjahit, dan konveksi.
“Sementara itu, pada skala UMKM, pemadaman listrik menyebabkan kelumpuhan usaha. Biaya operasional meningkat karena pelaku usaha terpaksa menghidupkan genset, terutama bagi pemilik warung kopi, rumah makan, tukang pangkas, bengkel, serta usaha lain yang membutuhkan pasokan listrik besar. Dampak serupa juga dirasakan sektor usaha mikro, seperti penjual minuman, ayam potong, es krim, dan usaha kecil lainnya,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi Aceh yang belum pulih pasca banjir. Menurutnya, sebelum bencana pun pertumbuhan ekonomi Aceh sudah terhambat akibat layanan listrik yang tidak stabil.
“Jika tidak ada dorongan serius agar PLN bergerak cepat memperbaiki kelumpuhan listrik, maka tekanan terhadap perekonomian Aceh akan semakin berat,” pungkasnya.
Persoalan listrik ini, lanjut Auliya, tidak hanya menyangkut layanan dasar, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia berharap pihak-pihak yang memiliki akses dan pengaruh kebijakan, termasuk organisasi ekonomi kreatif, tidak memilih diam di tengah krisis yang terus berulang. (XRQ)
