NUKILAN.id | Kuala Lumpur – Upaya mewujudkan kemandirian energi di Aceh semakin nyata. Ketua KPA Luwa Nanggroe, Teuku Emi Syamsyumi alias Abu Salam, bersama Kamarozhar Abdul Kadir alias Abu Kadir sebagai penghubung, bertemu dengan petinggi Petronas di Petronas Twin Towers, KLCC, Kuala Lumpur, Jumat (28/02/2025). Pertemuan ini membahas peluang investasi sektor minyak dan gas (migas) oleh Petronas di Aceh serta potensi fasilitasi langsung oleh Ketua Umum KPA sekaligus Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf alias Mualem, dalam pengelolaan energi daerah.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam pertemuan ini, termasuk Mohd Redhani Abdul Rahman, Vice President Stakeholder Management International Assets Petronas; Amiruddin Jamil, Stakeholder Management International Assets Petronas; Datuk Lukhman Ghani dan Foo Jong Wee, Exco Member British Graduates Association of Malaysia (BGAM); serta Datuk Kamaruddin Md Ali, Presiden BGAM.
Dalam diskusi tersebut, Abu Salam menegaskan bahwa Aceh sangat terbuka bagi investasi sektor energi, terutama dari perusahaan dengan rekam jejak baik seperti Petronas.
“Pada dasarnya, kita terbuka bagi investasi dari manapun. Namun harus memiliki nilai akuntabilitas dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, investasi strategis di bidang migas dapat menjadi kunci percepatan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh, yang hingga kini masih bergantung pada sektor primer.
“Kami melihat Petronas sebagai mitra potensial. Dengan ranking dan kredibilitas global yang dimiliki, kami yakin Petronas bisa menjalankan investasinya di Aceh sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” tambahnya.
Pihak Petronas menyambut baik gagasan ini, namun menekankan pentingnya regulasi yang mendukung serta kepastian hukum dalam investasi energi di Aceh.
“Kami selalu terbuka untuk peluang investasi, terutama di kawasan yang memiliki potensi besar seperti Aceh. Namun, kami juga butuh kepastian dalam regulasi serta dukungan dari semua pihak terkait,” ujar Mohd Redhani Abdul Rahman.
Sementara itu, Datuk Kamaruddin Md Ali dari BGAM menambahkan bahwa investasi di sektor energi tidak hanya bergantung pada kesepakatan bisnis, tetapi juga kestabilan politik dan kepastian kebijakan dari pemerintah daerah.
“Aceh memiliki peluang besar, tapi butuh dukungan penuh dari jajaran eksekutif dan legislatif agar regulasi yang ada tidak menghambat investasi,” katanya.
Menanggapi hal ini, Abu Salam menekankan bahwa Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan regulasi yang mempermudah masuknya investasi migas.
“Kami meminta kepada seluruh jajaran pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, untuk mempercepat regulasi yang memungkinkan Petronas hadir di Aceh. Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat jika kebijakan yang ada tidak berpihak pada rakyat Aceh,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa langkah ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut harga diri dan kemandirian Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
Sementara itu, Abu Kadir yang berperan sebagai penghubung dalam pertemuan ini menambahkan bahwa komunikasi intensif akan terus dilakukan agar kesepakatan ini segera terealisasi.
“Kami akan terus menjalin komunikasi dengan Petronas agar proses ini berjalan lancar. Aceh harus mendapatkan haknya dalam pengelolaan migas sesuai dengan MoU Helsinki,” ujar Abu Kadir.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis bagi Aceh dalam membangun skema baru pengelolaan energi yang lebih mandiri dan menguntungkan bagi masyarakat. Jika pemerintah pusat terus menghambat, Aceh siap membuka jalur kerja sama langsung dengan perusahaan migas internasional demi masa depan yang lebih cerah.
Editor: Akil
