Nukilan.id – Sejumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu di Rumoh Geudoeng, Pidie, melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paska Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, pada Rabu (6/9/2023).
M. Nasir Syamaun MPA, Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum di mana para korban pelanggaran HAM menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi saat ini.
Nursakdah Husein, perwakilan dari Paska Aceh, menyebutkan bahwa para korban menghadapi berbagai masalah, termasuk bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan selama pendataan dan verifikasi yang belum dilakukan terhadap sejumlah korban.
“Kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa tanggal 21 Agustus dijadikan hari pelanggaran HAM Rumoh Geudong. Itu dibuat tanpa ada kesepakatan dengan para korban secara menyeluruh,” ungkap Nursakdah.
Pihak korban, melalui Nursakdah, meminta dukungan dari Wali Nanggroe untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Saifuddin, salah satu korban, mengekspresikan harapannya agar penanganan masalah ini bisa dilakukan secara transparan dan dapat dipantau bersama.
Menanggapi hal ini, Wali Nanggroe memerintahkan instansi terkait, seperti Badan Rehabilitasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan Pemerintah Aceh, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para korban.
“Hari ini, bersama para korban yang hadir, saya mengundang instansi-instansi terkait, BRA, KKR, dan Pemerintah Aceh, untuk mendengar langsung apa saja persoalan yang terjadi,” kata Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe juga menyoroti kurangnya sinergi dan koordinasi antara instansi yang menangani persoalan korban pelanggaran HAM, menyebabkan kendala dalam penyelesaian. Ia menegaskan perlunya kerjasama yang baik dan memerintahkan agar hasil penanganan masalah segera dilaporkan kepadanya.
“Kalau mereka (instansi terkait) tidak bisa menyelesaikannya, saya yang akan turun langsung, datang ke Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para korban,” tegas Wali Nanggroe. []
