Nukilan.id | Banda Aceh – Data Statistik Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DPPPA Provinsi Aceh tahun 2022 mencatat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh adalah 92,24, lebih tinggi dari IPG nasional sebesar 91,63. Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Aceh Tahun 2022 meningkat menjadi 63,92% dari tahun sebelumnya sebesar 63,47% dengan rincian 11,11 % untuk keterlibatan perempuan di parlemen, 54,08% perempuan sebagai tenaga professional, serta sumbangan pendapatan perempuan mencapai 34,87%.
Pemberdayaan Gender (Gender Development Index/ GDI) Aceh tahun 2022 yang merupakan representatif peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Aceh masih tertingal dari standar GDI Indonesia yang mencapai 76,59%. Kabupaten dengan GDI terendah justru Aceh Besar, Kabupaten yang terletak paling dekat dengan ibu kota provinsi Aceh dengan jumlah GDI 47,65, disusul oleh Aceh Utara sebesar 52.00 dan Aceh Timur 52,27. Kabupaten dengan GDI tertinggi yaitu Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 75, 64%.
Sebagai upaya melanjutkan advokasi di tingkat gampong dan kabupaten, maka Flower Aceh dan Nonviolent Peaceforce dengan dukungan Kedutaan Besar Belanda, Dinas PPPA Aceh, Islamic Relief Indonesia, dan UNICEF akan meyelenggarakan Konsultasi Publik di tingkat Provinsi pada tanggal 26-27 Mei 2024 di Hotel Kyriad Muraya. Kegiatan ini menjadi bagian upaya nyata untuk menjembatani tokoh perempuan akar rumput, penyintas konflik, dan kekerasan, perempuan muda dan kelompok anak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang bermakna dalam perdamaian dan pembangunan.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif selama dua hari. Hari pertama pertemuan konsultasi dan penyusunan kertas kebijakan rekomendasi akan dilaksanakan dengan diskusi kelas besar yang difasilitasi oleh tim fasilitator dengan melibatkan peserta non-pemerintah. Hari kedua pertemuan konsultasi publik untuk mendiskusikan situasi kesejahteraan, pemenuhan hak, dan perlindungan.
Ia juga menyampaikan, kegiatan ini tentang perempuan dan anak yang melibatkan pemangku kepentingan, perwakilan anak, dan perempuan dari akar rumput serta DPRA, juga pemerintah Aceh. Kegiatan akan dilanjutkan dengan penyampaian usulan dan masukan dari perwakilan tokoh perempuan akar rumput dan penyintas konflik, dilanjutkan proses diskusi dan tanya jawab. Pertemuan konsultasi publik ditutup dengan penyerahan kertas kebijakan yang telah disiarkan kepada pemerintah dan DPRA Aceh.
“Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Aceh yang terefleksikan dari data-data kekerasan, data korban konflik, dan kondisi sosial ekonomi,” ucapnya saat diwawancarai Nukilan.id, yang hadir juga pada Senin (27/5/2024).
Ia berharap, dengan adanya dokumen yang berisi rekomendasi ini menjadi peningkatan kesejahteraan anak dan perempuan di Aceh dengan pemenuhan hak dan perlindungan dari risiko kekerasan. Kemudian, untuk mendorong percepatan pemberdayaan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dan perempuan penyintas konflik.
“Pernyataan rencana komitmen pemerintah dan parlemen Aceh sebagai peningkatan kesejahteraan anak dan perempuan di Aceh dengan pemenuhan hak dan perlindungan dari risiko kekerasan, ini juga akan disampaikan ke DPRA Komisi V esok hari karena kebetulan hari ini yang terkait berhalangan untuk hadir,” tutupnya []
Reporter : Auliana Rizky
