NUKILAN.id | Banda Aceh – Inisiatif besar untuk konservasi gajah liar di Aceh mendapatkan momentum baru. Presiden Prabowo Subianto menghibahkan 20.000 hektar lahan pribadinya untuk kawasan konservasi gajah di wilayah tersebut. Langkah ini menjadi perhatian nasional dan internasional, terlebih setelah kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal ZA ke lokasi Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Kabupaten Bener Meriah, pada Kamis (19/12/2024).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tiba di lokasi CRU DAS Peusangan menggunakan helikopter dari Banda Aceh. Di kawasan ini, ia berdiskusi dengan tokoh masyarakat untuk mendengar aspirasi dan masukan terkait perlindungan gajah liar. Diskusi ini menyoroti solusi atas konflik yang kerap terjadi antara manusia dan satwa di wilayah tersebut.
Raja Juli menegaskan, hibah lahan seluas 20.000 hektar ini merupakan respon dari permintaan World Wildlife Fund (WWF) yang sebelumnya meminta 10.000 hektar untuk konservasi gajah. Presiden Prabowo, menurut Raja Juli, berinisiatif menggandakan luas lahan tersebut sebagai komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan.
“Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan perhatian Bapak Presiden terhadap keseimbangan ekosistem di Aceh,” ujar Raja Juli.
Konflik antara gajah liar dan manusia telah menjadi persoalan serius di Aceh. Gajah yang kehilangan habitat sering memasuki lahan pertanian warga, menyebabkan kerugian ekonomi sekaligus membahayakan keselamatan kedua pihak. Dengan hibah lahan ini, koridor ekologi akan dibangun untuk memberikan ruang gerak yang aman bagi gajah tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA menyebut langkah ini sebagai solusi strategis. “Ini adalah proyek percontohan yang dapat menjadi model bagi wilayah lain. Upaya ini akan memberikan manfaat besar bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat,” kata Safrizal.
Hibah lahan ini mendapat perhatian dunia, terutama setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Inggris Charles III pada November 2024. WWF, yang menjadi penggerak utama permintaan ini, mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menjaga satwa liar.
Saat ini, Kementerian Kehutanan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), PT Tusam Hutani Lestari (THL), dan sejumlah stakeholder lainnya sedang merumuskan kebutuhan teknis dan operasional untuk merealisasikan inisiatif ini. Raja Juli berharap proses perumusan ini selesai pada April 2025 sehingga tahapan implementasi dapat segera dimulai.
Langkah besar ini diharapkan mampu mengurangi konflik gajah-manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memberikan dampak positif bagi konservasi di Aceh. Dalam kunjungan ini, turut hadir perwakilan WWF, Anggota DPR RI TA Khalid, Penjabat Bupati Bener Meriah, perwakilan Kedutaan Inggris, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dengan segala tantangan yang ada, upaya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan satwa liar yang terancam punah. Hibah lahan oleh Presiden Prabowo tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap isu lingkungan, tetapi juga menjadi langkah berani untuk masa depan konservasi gajah di Indonesia.
Editor: Akil
