NUKILAN.ID | JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan dengan sikap cerdas dan tasamuh atau saling menghargai. Ia menilai perbedaan awal puasa merupakan hal yang lazim terjadi dan akan terus muncul selama umat Islam belum memiliki kalender hijriah tunggal.
Dalam keterangannya melalui laman resmi PP Muhammadiyah, Selasa (17/2/2026), Haedar menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan ruang ijtihad sehingga tidak perlu menjadi sumber perpecahan.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar.
Ia menekankan bahwa umat Islam seharusnya lebih memfokuskan diri pada tujuan utama puasa, yakni meningkatkan ketakwaan secara pribadi maupun kolektif.
“Jadi fokuskan pada hal substantif bagaimana puasa bagi setiap muslim benar-benar menggapai ketaqwaan dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya serta menghadirkan kebaikan hidup serba utama,” ujarnya.
Menurut Haedar, peningkatan ketakwaan diharapkan turut memperbaiki hubungan sosial dan menghadirkan kebaikan bagi masyarakat serta lingkungan. Ia juga mengingatkan agar perbedaan awal Ramadhan tidak mengganggu tujuan utama ibadah.
“Maka berbagai urusan apapun itu jangan sampai mengganggu tujuan utama mencapai takwa. Oleh karenanya, dengan bekal kecerdasan dan keimanan, umat Islam akan meraih ketakwaan dan meningkat derajat kemuliaannya,” tuturnya.
Ia berharap Ramadhan 1447 Hijriah dijalani dengan suasana tenang, damai, dan dewasa tanpa dipengaruhi perbedaan penetapan awal puasa.
“Dalam konteks yang lebih luas, Ramadhan diharapkan kita menjadi umat yang terbaik. Baik dalam kerohanian senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maupun dalam hal keilmuan yang kian tinggi dan menyebar segala kebaikan yang makin luas,” ucap dia.
Penetapan Awal Ramadhan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode hisab yang dikaji Majelis Tarjih dan Tajdid serta penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang menerapkan prinsip satu hari satu tanggal secara global tanpa bergantung pada lokasi geografis.
Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia akan menentukan awal Ramadhan melalui sidang isbat yang digelar Selasa (17/2/2026). Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bersama sejumlah lembaga riset dan perwakilan ormas Islam.
Sidang tersebut menjadi forum resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan berdasarkan metode rukyat dan hisab yang dipadukan dengan hasil pengamatan hilal di berbagai titik pemantauan.
