NUKILAN.ID | Jakarta — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani keuangan provinsi dan mengancam keberlanjutan program-program prioritas di Aceh.
Penegasan itu disampaikan Mualem usai pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Amatan Nukilan.id, dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP, M.Si.
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem kepada wartawan.
Mualem menjelaskan, pemotongan dana TKD akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan berpotensi menunda pelaksanaan sejumlah program penting, termasuk di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh disebut mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, beberapa provinsi lain bahkan diperkirakan mengalami pengurangan hingga 30–35 persen.
Menurut Mualem, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi real di daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, Gubernur Aceh menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Ia juga mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik yang tidak menghambat pembangunan.
“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Mualem.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memastikan kepentingan fiskal daerah tetap terjaga di tengah dinamika kebijakan nasional. Pemerintah Aceh berharap langkah ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pusat dan daerah demi keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. (XRQ)
Reporter: AKil
