NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan revitalisasi menyeluruh fasilitas kesehatan di Aceh yang rusak berat akibat bencana.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengajuan anggaran tersebut difokuskan pada tahap ketiga penanganan pascabencana yang mencakup pemulihan total fasilitas kesehatan.
“Kita sudah mengajukan anggaran sekitar 500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga tadi,” ujar Budi dalam wawancara di kantor BNPB, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurut Budi, dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk perbaikan fisik bangunan, tetapi juga untuk pemulihan dan penggantian alat kesehatan berteknologi tinggi yang mengalami kerusakan. Sejumlah peralatan utama seperti CT Scan, MRI, hingga Cath Lab jantung menjadi prioritas utama dalam pemetaan kerusakan.
Saat ini, tim teknisi telah dikerahkan ke berbagai lokasi terdampak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi peralatan medis. Hasil pemetaan tersebut akan menentukan perangkat mana yang masih memungkinkan diperbaiki dan mana yang harus diganti dengan unit baru.
“Alat kesehatan yang mahal-mahal, CT Scan, MRI, itu harganya miliaran. Kami lagi kirim teknisi untuk melihat mana yang bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti. Kalau harus ganti, pemerintah akan masukkan anggarannya,” tuturnya.
Selain infrastruktur dan peralatan medis, sektor transportasi layanan kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Dari total 204 unit ambulans yang terdata, hanya sekitar 120 unit yang diperkirakan masih dapat diperbaiki. Sisanya kemungkinan besar harus dilakukan pengadaan baru karena mengalami kerusakan berat.
Budi menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran penanggulangan bencana dilakukan secara terpusat melalui BNPB guna memastikan transparansi dan mencegah tumpang tindih anggaran antar kementerian dan lembaga.
“Anggarannya nanti dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran,” tegas Budi.
Hingga saat ini, pemerintah telah menggelontorkan biaya penanganan darurat yang mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring berlanjutnya proses pembersihan dan operasional darurat di wilayah terdampak.
Sementara itu, masih terdapat tiga puskesmas di Aceh yang belum dapat beroperasi normal di gedung asalnya, yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lakuk di Aceh Tenggara, serta Puskesmas Malokop di Aceh Timur.
Dua puskesmas dilaporkan mengalami kerusakan sangat parah sehingga harus dibangun kembali, sedangkan satu lainnya masih menjalani proses pembersihan intensif. Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, seluruh layanan sementara dipindahkan ke gedung instansi lain agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan medis.
