NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan tiga pemerintah kabupaten di Aceh dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.
Kerja sama ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Madrasah Inklusif” yang digelar Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada 1–3 September 2025.
Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi, Anis Masykhur, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah dengan melibatkan pemerintah daerah.
Berdasarkan data dari aplikasi Profil Belajar Siswa (PBS) penyandang disabilitas, tercatat jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di Pidie Jaya mencapai 476 siswa, di Aceh Tengah 456 siswa, dan di Aceh Utara 504 siswa.
“Mereka adalah putra daerah yang sekolah di madrasah. Barangkali kita bisa melupakan sejenak kategorisasi struktur pemerintahan yang konkuren dan absolut. Lalu apa yang akan kita lakukan adalah target dari pertemuan ini?,” ujar Anis Masykhur di Aceh, Rabu (3/9/2025).
Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Munawir Ibrahim, menyambut baik langkah Kemenag. Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan madrasah inklusif dan memastikan koordinasi berjalan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
Munawir juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. “Bagi kita ini adalah sesuatu yang baru, dan lepas dari perhatian,” katanya.
Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menilai data siswa inklusif akan menjadi rujukan penting dalam menyiapkan program pendidikan di daerahnya.
“Data siswa inklusif riil di lapangan akan menjadi refrensi kami dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan mutu pendidikan,” tegas Yoga.
Ia bahkan langsung memberi instruksi kepada jajarannya. “Saya memerintahkan Bappeda Aceh Tengah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenag tentang data-data detail yang telah disampaikah tadi,” ujarnya.
FGD ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan lembaga strategis, mulai dari Kanwil Kemenag Aceh, bupati dan sekda, Kantor Kemenag kabupaten, rektor PTKIN, Bappeda, MPU, Lembaga Baitul Mal, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Forum Peduli Disabilitas, hingga organisasi guru madrasah.
Melalui model kolaborasi ini, beberapa kabupaten di Aceh diproyeksikan menjadi pelopor madrasah inklusif yang dapat memberi dampak di tingkat nasional.
