NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Katibul Wali Nanggroe Aceh, Abdullah Hasbullah, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, kepada 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Abdullah Hasbullah usai menghadiri pelantikan pejabat Eselon II yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat malam (27/2/2026).
Menurut Abdullah, pelantikan tersebut tidak sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi birokrasi di bawah kepemimpinan pasangan Mualem–Dek Fadh. Ia menilai, percepatan realisasi anggaran dan penguatan kinerja aparatur menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh.
“Pejabat yang baru dilantik harus segera bergerak cepat menerjemahkan visi dan arahan gubernur ke dalam program kerja yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Abdullah Hasbullah.
Ia menegaskan, percepatan penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah daerah. Efektivitas pelaksanaan program, kata dia, akan menentukan seberapa cepat manfaat kebijakan dirasakan masyarakat.
Sejalan dengan arahan Gubernur Muzakir Manaf dalam prosesi pelantikan, Abdullah juga mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata. Ia mendorong lahirnya inovasi serta kerja nyata yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Selain itu, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya loyalitas, integritas, dan dedikasi tinggi sebagai fondasi membangun birokrasi yang profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.
Abdullah Hasbullah turut menegaskan bahwa lembaga Wali Nanggroe siap bersinergi dan memberikan dukungan moral maupun kelembagaan terhadap kepemimpinan Mualem dalam mendorong reformasi birokrasi yang produktif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.
“Semoga momentum ini menjadi awal lahirnya birokrasi Aceh yang lebih kuat, responsif, dan mampu menjawab harapan masyarakat menuju Aceh yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.
