NUKILAN.ID | Banda Aceh — Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menunjukkan langkah cepat dengan menggelar rapat konsolidasi perdana pada Rabu (28/1/2026). Rapat ini digelar pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat konsolidasi tersebut secara khusus membahas klaster infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai, termasuk irigasi, daerah aliran sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, dan sumur bor.
Kegiatan yang berlangsung di kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Aceh, DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta para kepala Bappeda, kepala Dinas PU, dan kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Safrizal menekankan pentingnya validasi data sebagai dasar percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, memaparkan berbagai langkah pemulihan yang telah dilakukan Kementerian PU pascabencana di wilayah Sumatera.
“Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa rencana induk dan rencana aksi Kementerian PU telah rampung. Untuk Aceh, pada Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp39,49 triliun.
Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula,” sambung Wida.
Berdasarkan data primer Jitupasna yang direkap oleh Posko Satgas Wilayah Aceh, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan, terdiri dari 67 titik jalan nasional, 87 titik jalan provinsi, dan 2.149 titik jalan kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 1.091 unit jembatan permanen yang meliputi 34 jembatan nasional, 98 jembatan provinsi, dan 959 jembatan kabupaten/kota.
Untuk jembatan bailey, tercatat sebanyak 59 unit, dengan 18 unit telah selesai dibangun, enam unit dalam proses pembangunan, dan 35 unit masih tahap perencanaan. Sementara itu, infrastruktur sungai mencakup 892 unit irigasi, 68 kegiatan normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, serta 44 sumur bor.
Safrizal menegaskan pentingnya integrasi data dan kerja lintas sektor. “Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sesuai direktif Presiden dan Kasatgas Nasional PRR, dana perimbangan telah dikembalikan ke daerah sehingga terdapat dukungan pembiayaan di setiap tingkat pemerintahan.
“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan,” sambung Safrizal.
Dalam forum tersebut, muncul apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran aktif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, khususnya jembatan, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga nonpemerintah dan sektor swasta.
Menutup rapat, Safrizal menegaskan strategi Satgaswil Aceh ke depan. “Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor,” pungkasnya.
