Nukilan.id – Peralihan status 68 sekolah menengah kejuruan di Aceh menjadi badan layanan umum daerah menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sekolah. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, meminta seluruh kepala SMK melakukan langkah terukur untuk mengembangkan potensi sekolah.
Baca Juga: Resmikan 68 BLUD SMK, Dirjen Pendidikan Vokasi Puji Capain Disdik Aceh
“Kepala sekolah harus cakap dalam mengelola potensi sekolah. Menelurkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem BLUD yang sehat dan transparan,” kata Alhudri, Selasa, 21 Maret 2023.
Konsep BLUD SMK, kata Alhudri, berangkat dari keinginan untuk mempertemukan dan menjodohkan lulusan SMK dengan dunia kerja dan dunia usaha lewat pendidikan vokasi. Hal ini tidak boleh dimaknai hanya sebatas urusan “menjual dan membeli”.
Kepala sekolah, tambah Alhudri, harus cakap mengombinasikan produk yang bakal diproduksi di SMK. Di sisi lain, mereka harus pula mampu bekerja sama dengan BLUD SMK lain untuk saling mendukung pengembangan masing-masing SMK.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Aceh, Asbaruddin, menambahkan peralihan status ini memang tidak mudah. Namun Dinas Pendidikan Aceh bakal membantu seluruh kepala SMK untuk memudahkan proses adaptasi sehingga BLUD di SMK dapat berjalan optimal.
Asbaruddin mengatakan lewat status BLUD ini, impelementasi teaching factory dan project basic learning di SMK dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk melahirkan produk berkualitas yang dibutuhkan masyarakat dengan harga kompetitif.
Keterbatasan industri besar di Aceh, kata Asbaruddin, adalah kelemahan yang dapat diubah menjadi kekuatan untuk membangkitkan ekonomi lewat produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh SMK yang ada di Aceh, termasuk sekolah yang berstatus swasta.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, kata Asbaruddin, dapat dilibatkan untuk memberikan bantuan permesinan yang dibutuhkan oleh BLUD SMK. Asbaruddin hakul yakin produk yang dihasilkan SMK dapat menekan inflasi daerah dan menggerakkan roda perekonomian.
Saat ini, Asbaruddin mengungkapkan, aturan tentang remunerasi sedang digodok. Sehingga para pelajar tidak sekadar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja. Mereka juga berpeluang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan selama menjalani pendidikan.
“Saat ini bola berada di kaki para kepala SMK. Mereka dituntut untuk mengasah kemampuan kewirausahaan dan menularkan jiwa usahawan itu kepada para guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Gol saat ini ditentukan oleh seberapa besar hasrat sekolah untuk maju dan mengembangkan potensi mereka,” kata Asbaruddin.
Asbaruddin mengungkapkan saat ini terdapat 22 SMK di Aceh–sekolah berlabel SMK Pusat Keunggulan–yang siap tancap gas menjalankan fungsi BLUD. Namun Asbaruddin berharap SMK lain dapat segera melakukan hal yang sama. Sekali lagi, kata Asbaruddin, tantangan terbesar dari status BLUD ini adalah kecakapan kepala sekolah untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada para guru yang bakal menularkan hal yang sama kepada para murid.
Asbaruddin menyadari bahwa mengubah pola pikir dan sikap kepala sekolah dan guru, untuk disesuaikan dengan kebutuhan kewirausahaan di SMK, tidak mudah. Namun, Asbaruddin mengingatkan, kewirausahaan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Tapi saya yakin dunia pendidikan kita bakal beradaptasi dan merespons status BLUD ini dengan baik dan cepat untuk menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing. Dinas Pendidikan Aceh akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi SMK untuk mengeluarkan potensi terbaik dan bersaing secara global,” kata Asbaruddin.[]
Baca Juga: 3.043 Pelamar Tetap Jadi Prioritas 1 (P1) pada Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2023 dan Tidak Perlu Tes
