Wisata halal (halal tourism) sangat gencar dipromosikan saat Arif Yahya menjabat sebagai Menteri Pariwisata periode 2014-2019.
Aceh sebagai salah satu dari 10 daerah sebagai destinasi wisata halal menyambut baik gagasan menteri.
“Sejak 2015 sampai sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh sudah melaksanakan sosialisasi kepada 23 kabupaten atau kota yang ada di Aceh. Kemudian Disbudpar Aceh sudah melakukan berbagai kegiatan pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata terkait dengan wisata halal,” jelas Ketua Dinas Disbudpar Aceh, Jamaluddin pada Nukilan (1/2).
Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, menjadi potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan wisata halal.
Wisata halal mengedepankan jaminan terhadap produk halal yang ditawarkan dan cenderung berhubungan dengan motivasi keagamaan Islam.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi yang cukup besar pada sektor pariwisata, yang terjadi akibat penurunan jumlah wisatawan.
“Saat pandemi wisata halal menjadi ujung tombak, karena di pandemi Covid-19 masalah kebersihan menjadi nomor satu. Kita kaitkan dengan wisata halal, tentu memang itu yang kita harapkan,” paparnya.
Jamaluddin menyatakan bahwa telah dilaksanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaku usaha pariwisata, setifikasi produk halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LOOPM), membranding Aceh sebagai destinasi wisata halal dengan launcing logo wisata halal dan telah memberikan anugrah wisata halal kepada pelaku usaha pariwisata 2019 lalu.
“Data keberhasilan halal tourism, dapat melihat pada salah satu destinasi wisata seperti Gampong Nusa yang sudah menerapkan pola wisata halal,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan akan mengajak dinas pariwisata kabupaten/kota agar kita lebih proaktif, bersinergi dengan pemerintah Aceh, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak pelaku usaha untuk berkomitmen menjalankan usaha wisata halal serta bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memajukan wisata halal di Aceh.
“Dengan adanya gerakan dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengawasan. Seperti adanya kelompok sadar wisata di kampung sebagai garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dan kebersihan pariwisata,” ungkapnya.
“Pemerintah Aceh sekarang ingin mencoba membantu mendirikan mushola di tempat-tempat yang representatif, karena kita berbicara syariat Islam tentunya harus punya toilet dan mushola yang bagus dan suci,” lanjutnya.
Jamaluddin juga mengajak masyarakat, pelaku usaha pariwisata, komunitas pariwisata, pengelola destinasi wisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan tempat destinasi wisata. Ia berharap agar masyarakat saling mempromosikan wisata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di provinsi Aceh. (Elma)
