NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) kembali menyoroti sebaran izin konsesi hutan milik PT Tusam Hutani Lestari—perusahaan yang terhubung dengan Presiden Prabowo Subianto—di Aceh. Konsesi tersebut berada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara, berdampingan dengan puluhan izin tambang, konsesi hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan lainnya.
Jatam menilai keberadaan izin-izin ini turut berkontribusi terhadap skala bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November lalu.
“Operasi mereka ikut berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan di sekitarnya,” ujar Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, kepada Tempo pada Ahad, 7 Desember 2025.
Melky menunjukkan peta konsesi perusahaan-perusahaan pemanfaatan hutan di Aceh. Dari data tersebut, ia menyoroti PT Tusam Hutani Lestari yang menguasai sekitar 97 ribu hektare kawasan hutan. Menurut Melky, keberadaan konsesi ini telah lama memicu penolakan warga setempat karena dinilai mengubah hutan adat menjadi perkebunan pinus skala industri serta mengurangi ruang hidup masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu area konsesi PT Tusam berada berdekatan dengan wilayah tambang emas seluas 36.420 hektare yang dikelola PT Linge Mineral Resources, bagian dari kelompok Bumi Resources Minerals.
“Kalau kami cek, memang terjadi tumpang tindih antara konsesi hutan PT Tusam dengan PT Linge Mineral Resources ini,” kata Melky.
Secara keseluruhan, Jatam menyimpulkan bahwa aktivitas PT Tusam Hutani Lestari telah ikut menggerus tutupan hutan di kawasan pegunungan dan hulu sungai Aceh. Kondisi ini dinilai melemahkan fungsi daerah tangkapan air sehingga membuat wilayah tersebut lebih rentan ketika hujan ekstrem terjadi, seperti saat Siklon Tropis Senyar memicu curah hujan tinggi bulan lalu.
Unggahan peta sebaran konsesi hutan Aceh yang diunggah Jatam di media sosial memicu respons luas. Sejumlah warganet mengaitkan posisi perusahaan itu dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menetapkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Selain PT Tusam, Jatam juga mencatat adanya 30 izin tambang mineral dan batu bara seluas lebih dari 132 ribu hektare, ditambah konsesi HTI dan HPH yang menjangkau hingga kawasan permukiman di Aceh Tengah dan Aceh Utara. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa bencana banjir bandang bukan hanya dipicu oleh intensitas hujan, tetapi juga oleh perubahan bentang alam akibat aktivitas korporasi.
Isu kepemilikan konsesi hutan oleh Prabowo Subianto sendiri bukan topik baru. Dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo pernah menyinggung soal ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki Prabowo—220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.
Kala itu, Jokowi mengatakan, “Sebanyak 12,7 juta hektare itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede.” Ia juga menegaskan bahwa pola pembagian lahan tersebut tidak dilakukan selama masa pemerintahannya.
Komentar itu juga dibenarkan oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Ia mengakui pernah menandatangani pembelian lahan oleh Prabowo pada 2004 ketika menjabat sebagai wakil presiden di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. JK menyebut pembelian lahan tersebut sah secara hukum, dan pada masa itu Prabowo tercatat memiliki total lahan mencapai sekitar 361.983 hektare.
Dalam pernyataan penutup debat pada 2019, Prabowo mengakui kepemilikan lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa statusnya adalah hak guna usaha (HGU) dan menyatakan kesediaannya apabila pemerintah ingin mengambil kembali lahan tersebut. Prabowo juga menambahkan bahwa ia merasa lebih tepat mengelola lahan itu daripada pihak asing, dengan alasan patriotisme.
Lima tahun kemudian, isu yang sama kembali muncul dalam Pemilihan Presiden 2024 ketika Anies Baswedan mengangkat topik serupa. Prabowo kembali menjawab dengan narasi yang tetap: patriotisme sebagai dasar kepemilikan dan pengelolaan lahan.
