NUKILAN.ID | JAKARTA — Dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh pada 2025, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan, mulai mendapat perhatian di tingkat nasional. International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) mempresentasikan policy brief dalam forum konsultasi kebijakan di Jakarta bersama Komnas Perempuan dengan dukungan Sasakawa Peace Foundation.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Berdasarkan kerangka acuan kegiatan, bencana hidrometeorologi pada November 2025 tercatat melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh. Selain merendam permukiman warga, banjir juga berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dengan sekitar 89.582 hektare sawah terdampak.
Kondisi ini dinilai berimplikasi besar terhadap ekonomi rumah tangga, mengingat sekitar 32,43 persen tenaga kerja perempuan di Aceh bekerja di sektor pertanian.
Direktur ICAIOS, Reza Idria, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan di Jakarta karena temuan di Aceh memiliki keterkaitan langsung dengan desain kebijakan kebencanaan nasional.
“ICAIOS sebelumnya terlibat dalam respons cepat di lapangan. Dari data tersebut kami menyusun policy brief berbasis kerangka Women, Peace and Security (WPS). Ini penting agar pengalaman Aceh menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.
Dalam pemaparan disebutkan bahwa dampak bencana tidak bersifat netral gender. Perempuan dan laki-laki menghadapi risiko yang berbeda, di mana perempuan kerap mengalami beban berlapis, mulai dari tanggung jawab pengasuhan keluarga hingga keterbatasan akses terhadap bantuan dan layanan dasar.
Di sejumlah lokasi pengungsian, hunian sementara disebut belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan privasi bagi perempuan. Fasilitas umum seperti MCK tanpa pemisahan yang memadai dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Selain itu, mekanisme distribusi bantuan yang berbasis kepemilikan aset formal juga berpotensi meminggirkan perempuan yang tidak tercatat sebagai pemilik lahan.
Policy brief tersebut turut menyoroti belum terintegrasinya indikator Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta pendekatan WPS dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Minimnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas disebut menjadi tantangan dalam merancang kebijakan pemulihan yang tepat sasaran.
Wamen PPPA Veronica Tan menyampaikan bahwa berbagai rekomendasi yang dihasilkan akan disinergikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kita sajikan kepada BNPB dan Kemendagri. Pengalaman di lapangan menunjukkan kebutuhan konkret, termasuk soal ketahanan pangan. Kita ingin dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi menjadi ruang komunitas yang inklusif untuk perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kementeriannya menaruh fokus pada rehabilitasi serta penguatan sumber daya manusia dan ekonomi perempuan dalam proses pemulihan pascabencana.
“Perempuan harus menjadi aktor dalam proses pemulihan, bukan hanya penerima manfaat,” katanya.
Dalam forum tersebut, ICAIOS mengajukan lima rekomendasi utama, di antaranya integrasi indikator GEDSI dan WPS dalam perencanaan serta penganggaran kebencanaan, penerapan kuota minimal 40 persen perempuan dalam komite pemulihan, penyediaan standar shelter yang aman bagi perempuan, serta penguatan sistem monitoring berbasis data terpilah.
Pembahasan di Jakarta ini menjadi langkah penting karena pengalaman daerah terdampak langsung dibawa ke ruang perumusan kebijakan nasional. ICAIOS berharap hasil konsultasi tersebut dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan.
