NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum HMI FKIP Universitas Syiah Kuala (USK), Rivaldi, mengecam keras rencana pengadaan mobil dinas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan anggaran mencapai Rp20 miliar. Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi Aceh yang masih dilanda bencana dan duka mendalam.
Menurut Rivaldi, rencana pengadaan itu mencederai nurani publik karena dilakukan saat banyak warga Aceh kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut moral dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Ketika rakyat Aceh bertahan hidup dari bantuan seadanya, pejabat justru merancang pengadaan mobil dinas bernilai puluhan miliar. Ini adalah potret telanjang ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Rivaldi.
Ia menilai, anggaran Rp20 miliar tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk penanganan bencana, rehabilitasi rumah warga, bantuan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di mana rakyat diminta bersabar sementara fasilitas elite tetap diprioritaskan.
Rivaldi juga menyoroti momentum kebijakan tersebut yang muncul menjelang bulan suci Ramadan, ketika kebutuhan masyarakat meningkat dan para korban bencana seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Jika pengadaan ini tetap dipaksakan, maka jelas pemerintah telah kehilangan rasa malu. Negara gagal hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan amanat keadilan sosial,” lanjutnya.
Atas dasar itu, HMI FKIP USK mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi dan membatalkan rencana pengadaan mobil dinas BRA tersebut. Mereka juga meminta agar anggaran dialihkan secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, agar pemerintah benar-benar hadir sebagai pelindung dan penolong rakyat. (xrq)
