NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat Pertanian, Amru Hidayat, menegaskan bahwa audit terhadap perusahaan tambang di Aceh merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Melihat dampak CSR yang langsung berpengaruh ke masyarakat, wajar jika dilakukan audit. Jangan sampai ada permainan atau kurangnya transparansi yang justru merugikan rakyat,” tegas Amru, mantan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) 2024.
Amru menegaskan bahwa audit terhadap seluruh perusahaan bukan bentuk intervensi, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah dalam mengawasi program CSR agar tidak hanya menjadi formalitas belaka.
“Jangan sampai dana CSR hanya sekadar label tanpa manfaat nyata. Apalagi jika ada indikasi penyalahgunaan, maka audit bukan hanya perlu, tapi wajib,” ujarnya.
Soroti Perusahaan Tambang di Barat Selatan Aceh
Amru juga menyoroti transparansi beberapa perusahaan tambang di Aceh, khususnya perusahaan batu bara yang beroperasi di wilayah barat selatan. Salah satu yang ia singgung adalah PT Bara Energi Lestari (BEL), yang menurutnya masih belum menunjukkan kejelasan mengenai transparansi operasional maupun pengelolaan dana CSR.
“Kalau perusahaan benar-benar bersih dan menjalankan kewajibannya dengan baik, kenapa harus takut diaudit? Justru audit ini bisa menjadi bukti kontribusi mereka terhadap masyarakat, bukan sekadar pencitraan,” sindirnya.
PT BEL sendiri didirikan pada tahun 2005 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas No. 04, tertanggal 24 Juni 2005, di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Namun, hingga kini, informasi terkait transparansi perusahaan masih menjadi tanda tanya di kalangan publik.
“Justru sikap perusahaan yang terlalu tertutup patut dipertanyakan. Apakah mereka takut diaudit? Atau ada sesuatu yang ingin disembunyikan?” cetus Amru.
Dorong Pemerintah Aceh Tegas
Lebih lanjut, Amru mendesak pemerintah Aceh agar tetap konsisten dalam mengawasi perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, demi memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Masyarakat harus diutamakan, bukan kepentingan segelintir elite yang hanya mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, audit ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan kesejahteraan rakyat. Kini, publik menunggu apakah pemerintah daerah benar-benar tegas dalam mengawasi perusahaan tambang atau justru tunduk pada tekanan korporasi. (XRQ)
Editor: Akil
