NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepengurusan baru Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Aceh resmi dilantik untuk periode 2025–2028. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (2/11/2025), menandai babak baru kiprah pengusaha muda di Tanah Rencong.
Said Rizqi Saifan, yang sebelumnya terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), kini resmi memimpin HIPMI Aceh. Ia dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, serta sejumlah tokoh penting dunia usaha dan pemerintahan.
Dalam pidato perdananya, Said Rizqi menegaskan komitmen HIPMI Aceh untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh dalam menghadapi persoalan ekonomi daerah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
“BPD HIPMI Aceh siap berkolaborasi, siap bersama-sama menyukseskan program Bapak Gubernur Aceh dalam menekan kemiskinan yang ada, juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” tegas Said Rizqi.
Lebih jauh, Said Rizqi mengajak seluruh jajaran HIPMI untuk memanfaatkan momentum pelantikan sebagai langkah konkret memperkuat citra positif Aceh di mata investor nasional. Menurutnya, kehadiran Ketua Umum BPP HIPMI di Banda Aceh menjadi bukti bahwa Aceh aman dan kondusif bagi investasi.
“Karenanya, kami mohon dengan ketum, melalui jejaring komunikasi yang ketum miliki, datangkanlah investasi yang sebesar-besarnya ke Aceh. Kami BPD HIPMI Aceh siap memfasilitasi, dan saya yakin Pemerintah Aceh serta seluruh elemen masyarakat siap menerima dan membuka diri untuk investasi yang masuk ke Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, memberikan apresiasi kepada kepengurusan baru HIPMI Aceh. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Said Rizqi Saifan, HIPMI akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Akbar juga menyinggung tantangan fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Aceh akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang berpotensi mengurangi APBA hingga Rp 1 triliun.
“Saya bilang, tenang Pak Sekda, semua masalah ada jalan keluarnya. Koordinasi dengan Pak Saifan (Ketua BPD HIPMI Aceh), kita datangkan investasi sebesar-besarnya untuk datang ke Aceh,” ungkap Akbar.
Di sisi lain, Sekda Aceh, M. Nasir, dalam sambutannya menyebut HIPMI memiliki posisi vital dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang ideal di Aceh. Ia menyebut bahwa selama ini pilar sektor swasta (private sector) masih belum berperan maksimal dibandingkan dua pilar lainnya, yakni pemerintah dan masyarakat sipil.
“Hari ini, sistem good governance ini belum berjalan. Yang ada baru government dan civil society. Private sector-nya belum optimal di Aceh. Pabrik bisa kita hitung dengan jari, usaha skala besar sangat sedikit,” kata M. Nasir mewakili Gubernur Aceh.
Ia berharap, dengan dilantiknya 162 pengurus baru HIPMI Aceh, peran sektor swasta dapat menjadi kekuatan baru dalam kebangkitan ekonomi daerah.
“Jika 162 anggota HIPMI ini semuanya menjadi pengusaha andal, saya yakin Aceh akan menjadi wilayah yang sangat maju,” ujarnya.
M. Nasir juga menyinggung kondisi ekonomi Aceh yang masih tertinggal, dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,82 persen. Tantangan tersebut diperberat oleh pemotongan anggaran dari pusat yang mencapai hampir Rp 1 triliun.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan HIPMI akan membawa perubahan positif ke depan.
“Kami yakin dengan hadirnya HIPMI, dengan kolaborasi antara HIPMI dan Pemerintah Aceh ke depan, kita bisa menghadapi segala tantangan ini bersama-sama,” tutup M. Nasir.
Pelantikan BPD HIPMI Aceh ini diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda pengusaha Aceh untuk memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, sekaligus membuka ruang investasi baru yang berkelanjutan di provinsi paling barat Indonesia itu.
