Nukilan.id – Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh Singkil (Himapas) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Aceh mengaudit anggaran 1,7 miliar untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Desa se-Kabupaten Aceh Singkil ke Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).
Himapas melihat bahwa, salah satu program yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK), pada saat ini sudah direalisasikan, hal tersebut bisa dilihat beredarnya foto bersama aparatur desa se- Kabupaten Aceh Singkil yang mengikuti Bimtek.
Sebelumnya, telah diketahui bersama bahwa, beredar surat Lembaga Study dan Kajian Pemerintahan Daerah Dharma Andalas Training Center (LSKPD-DATC) dengan nomor : 012/SP/LSKPD-DATC/III/2020 terkait Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dibeberapa media sosial.
Dalam surat tersebut di jadwalkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pada tanggal 7-9 April 2021. Dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada jadwal yang sesuai dengan surat tersebut.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS), Hendri menyampaikan, sebelumnya DPMK mengatakan bahwa, tidak tau menahu terkait surat tersebut. Oleh karena itu, Himapas sangat menyayangkannya.
“Kami juga menyayangkan Bupati Aceh Singkil nampaknya tidak tegas dalam mengeluarkan kibajakannya. Atau mungkin bupati ikut terlibat dalam rancangan program ini,” kata Hendri dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, Selasa (6/4/2021).
Ia mengatakan, seharusnya Bupati juga tahu kalau anggaran yang diplotkan itu sebesar 1,7 Miliar, dan anggaran tersebut cukup membangun satu kampung di Aceh Singkil, dikarenakan anggaran 1,7 Miliar tersebut melebihi beberapa anggaran Desa yang ada di Aceh Singkil.
“Kami juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) Perwakilan Aceh supaya nantinya melakukan audit terhadap anggaran Bimtek se-Kabupaten Aceh Singkil senilai 1,7 Miliar tersebut. Pasalnya anggaran yang diplotkan tersebut banyak menuai kritik dari kalangan masyarakat disebabkan besarnya anggaran yang diplotkan,” jelasnya.
Selain itu, kata Hendri, Kami meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil agar dapat menyambut dan mengisolasi bagi delegasi setiap pemerintah Desa di Kabupaten Aceh Singkil yang mengikuti Bimtek ke Medan supaya tidak menimbulkan klaster baru untuk covid-19.[]
