NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, Rabu (9/7/2025) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh. Forum ini menjadi ruang strategis untuk merancang arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan, di tengah tantangan berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat nasional dan daerah, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRK se-Aceh, serta tokoh masyarakat dan alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya RPJM sebagai dokumen strategis yang merepresentasikan kondisi riil daerah, serta menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ia memaparkan visi pembangunan Aceh lima tahun ke depan: “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam sembilan misi utama bertajuk “Cap Sikureung”. Misi tersebut meliputi penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi SDA, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Lebih jauh, Mualem menekankan urgensi penyelarasan RPJM Aceh dengan rencana pembangunan nasional dan regional, seperti RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.
Terkait berakhirnya Dana Otsus, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai langkah strategis memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Mualem.
Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah proyek prioritas, mulai dari pengembangan Sabang sebagai pelabuhan bebas, hingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah terpencil seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), hingga jalur Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gubernur dalam penutup sambutannya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menyampaikan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai di atas 5% pada 2025 dan terus meningkat hingga 2029. Menurutnya, Aceh memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat jika mampu mengelola sektor unggulan secara efektif dan meningkatkan kualitas belanja daerah.
Tomsi juga menyoroti ketimpangan realisasi anggaran di sejumlah daerah di Aceh, khususnya tingginya belanja pegawai dibanding sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, turut menggarisbawahi pentingnya transformasi Dana Otsus Aceh. Menurutnya, dana ini tidak lagi cukup hanya menjadi penopang, melainkan harus menjadi akselerator pembangunan.
Ia menekankan perlunya efisiensi belanja dan penajaman program prioritas, serta mengajak pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali dan menyinergikan berbagai sumber pendanaan.
Rachmad juga memaparkan sejumlah strategi percepatan ekonomi Aceh, seperti eksploitasi blok migas di Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun berbasis hilirisasi dan carbon capture and storage (CCS), penguatan KPBPB Sabang yang berdaya saing global, pengembangan destinasi wisata unggulan, serta peningkatan produktivitas kopi Gayo dan komoditas pertanian lainnya.
Musrenbang kali ini menjadi tonggak penting dalam perencanaan jangka menengah Aceh, yang tidak hanya merespons dinamika politik dan fiskal, tetapi juga bertumpu pada harapan besar akan kemandirian dan kemajuan daerah.
Editor: Akil
