NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan berita acara bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis siang (14/11/2025).
Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Penandatanganan dilakukan bersama jajaran pimpinan DPRA setelah melalui rangkaian pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRA.
Dokumen KUA-PPAS tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh Sekda Aceh dan jajaran TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli pada Rabu (12/11) sore. Setelah dibahas secara intensif oleh Banggar, dokumen kemudian dibawa ke paripurna untuk disetujui dan disahkan.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menyebut penandatanganan KUA-PPAS 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan Aceh pada tahun mendatang. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan penggunaan anggaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan ekonomi.
Pada kesempatan itu, Mualem juga memaparkan hasil pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (13/11) di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan sejumlah kebutuhan pembangunan Aceh yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Presiden, beliau memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem.
Ia menambahkan bahwa Presiden turut menaruh perhatian pada beberapa proyek besar di Aceh, seperti pembangunan terowongan Geurute, sektor perikanan, dan investasi daerah. Mualem menilai dukungan tersebut menjadi peluang penting bagi Aceh untuk mempercepat pembangunan yang merata.
“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Mualem.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh. Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2026 yang akan dibahas pada tahap selanjutnya. (XRQ)
