NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, meminta seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Kesiagaan ini menjadi penting sebagai langkah dan strategi mitigasi risiko bencana dalam rangka menghadapi liburan panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2026,” kata Mualem di Banda Aceh, Jumat.
Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri No.300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 terkait peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Dalam arahannya, Mualem meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyusun pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, serta rekayasa cuaca. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan penyiagaan seluruh sumber daya daerah, masyarakat, hingga dunia usaha untuk menghadapi kemungkinan bencana terutama di kawasan rawan.
Selain itu, gubernur mengimbau kepala daerah memperkuat komunikasi, informasi, edukasi, dan simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan kesiapan masyarakat sekaligus menekan risiko serta dampak bencana. Daerah juga diminta mengaktifkan posko bencana dan menggelar apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta unsur masyarakat lainnya.
Gubernur Aceh turut meminta agar setiap daerah memastikan kesiapan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta melakukan pemantauan situasi secara real time melalui informasi BMKG dan data BPBD. Upaya perbaikan infrastruktur, pemantauan, dan normalisasi sungai juga perlu segera dilakukan sebagai langkah mengurangi risiko banjir, rob, dan tanah longsor.
Apabila bencana terjadi, Mualem menegaskan pentingnya penanganan cepat, pendataan korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia juga mendorong penguatan peran camat melalui gerakan kecamatan tangguh bencana.
“Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh,” ujarnya.
Mualem menambahkan, selama H-5 hingga H+5 libur Nataru, mobilitas masyarakat dari dan ke Aceh diprediksi meningkat tajam. Aktivitas wisata dan perjalanan menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara juga diperkirakan melonjak.
Mengingat sejumlah wilayah di Aceh memiliki potensi banjir dan longsor, gubernur meminta kepala daerah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.
Hingga 20 November 2025, beberapa daerah yang telah menetapkan status siaga darurat antara lain Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Penetapan status tersebut turut disertai aktivasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana dengan melibatkan TNI, Polri, relawan, Tagana, dan unsur lainnya.
